VIVAnews - Dibayar saat melakukan unjuk rasa nampaknya sudah menjadi hal yang lumrah ketika aksi untuk menentang atau mendukung suatu kebijakan di negeri ini dilakukan.
Salah satunya, dirasakan langsung M Fajar, 25 tahun, yang berprofesi sebagai pengamen di kawasan Blok S dan terminal Manggarai, Jakarta Selatan.
Dia mengaku sering kebanjiran order saat ada aksi unjuk rasa yang melibatkan massa dengan jumlah banyak digelar di Jakarta.
"Biasanya sekali demo, dibayar Rp 20 ribu, tapi dikenakan pajak seribu dari kondinatornya. Selain itu kita kadang diberikan makanan (snack) serta air mineral," ujarnya saat berbincang dengan VIVAnews, Selasa 8 Desember 2009.
Terkait demo antikorupsi sedunia yang akan berlangsung besok, dirinya mengaku sudah mendapat orderan untuk berunjuk rasa.
"Tadi pagi sudah dapat informasi dari korlapnya. Biasanya malam diberikan kepastiannya," ujar warga Tambak, Manggarai itu.
Bongki menceritakan kebanyakan para pendemo bayaran dari kalangan pengamen, tukang ojek, dan tuna wisma. Tak jarang dari mereka adalah anak-anak yang masih di bawah umur.
Sedangkan tempat kumpulnya ada di tiga tempat yakni, Terminal Manggarai, Warung Cina (Mampang Prapatan), dan Blok S (Kebayoran Baru).
"Ya kita sering ikut karena lumayan untuk pemasukan sehari-hari. Selain unjuk rasa, kadang ada juga aksi di pengadilan untuk mendukung pihak yang membayar," jelasnya.
Terkait dengan orang yang memiliki dana untuk membayar pendemo tersebut, dia mengaku tidak pernah bertemu langsung.
"Biasanya ada orang suruhnya (Kordinator Lapangan) yang sudah mengenal siapa-siapa saja yang bisa ikut demo bayaran. Biasanya kita mengenal dia (Korlapnya) dengan nama Abang P," tegas Fajar.
Dalam aksinya, dia biasanya tergabung dalam beberapa ormas dan Aliansis-aliansi rakyat.
"Ya semakin banyak aksi unjuk rasa, semakin banyak kita mendapat keuntungan. Padahal tidak tahu maksud dan tujuannya, yang penting kita disuruh orasi dan teriak-teriak," ungkapnya.
"Tapi kalau disuruh bawa bom molotov tidak mau, kecuali bayarannya lebih tinggi. Takut diamankan polisi," ujar Fajar lagi.
Sementara itu, Kepala Bibang Humas Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan, belum mengetahui ada informasi massa bayaran dalam aksi unjuk rasa anti korupsi tanggal 9 Desember 2009 besok.
"Kalau memang ada yang anakis seperti membawa bom molotov dan mencoba melakukan pengerusakan serta mengganggu keteriban umum, pasti akan ditindak tegas secara hukum," tandasnya.
Soal Peluang Ajak Jokowi Gabung ke PAN, Zulhas Berkelakar: Pak Jokowi Owner
Zulhas menemui Presiden Jokowi di Istana hari ini.
