VIVAnews - Usai diperbaiki dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar, Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI hari ini telah mengoperasikan kembali air mancur Bundaran Hotel Indonesia (HI).
“Pemasangan telah selesai, hari ini akan dicek Inspektorat DKI. Kalau sudah oke semua, bisa langsung dioperasikan,” ujar Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Ery Basworo, Senin 14 Desember 2009.
Dirinya menambahkan pengecekan dilakukan untuk memastikan tidak ada instalasi yang membahayakan. Jika dinyatakan tidak bermasalah, bundaran patung pemuda selamat datang itu bisa langsung diisi air dari PAM Jaya dengan jumlah sekitar tujuh meter kubik.
Sementara itu ada tiga pompa untuk air mancur dengan kapasitas 30 KW juga telah digantikan dengan yang baru.
Ery membantah jika anggaran perbaikan Rp 2 miliar seperti yang sering diberitakan media. Anggaran yang diplot dari APBD sebanyak Rp 3 miliar. Namun, dari hasil tender diperoleh angka Rp 2,7 miliar untuk memperbaiki seluruh kerusakan.
Menurutnya, Sejak dibangun pada 2002 dengan anggaran Rp 14 miliar, belum pernah ada rehab berat. Begitu juga air mancur pesona di Monas senilai Rp 27 miliar. Karena itu perlu ada renovasi.
Dari sisi penggunaan energi, lampu lama model pijar hologram juga sudah langka dan tidak diproduksi lagi. Sehingga, seluruh lampu harus diganti yang lebih hemat. Yakni dengan lampu LED (Light Emitting Diode), jika sebelumnya tidak ada pembungkus, saat ini lampu dilindungi pembungkus dari kaca.
Seluruh lampu yang diganti ada empat ring. Misalnya ring satu, dalam
satu set ada 36 lampu. kemudian ring dua ada 61 lampu. Lalu ring tiga ada 88 lampu. Seluruh lampu tersebut memiliki daya tahan 30 ribu jam.
Sebelumnya, perbaikan air mancur Bundaran HI disorot lantaran dalam
penganggaran di APBD tidak konsisten. Disamping, pengalokasian itu
dianggap boros dan tidak menyentuh masyarakat banyak. Mengingat
setelah dicoret pada APBD 2009, pada APBD perubahan yang diketok pada September dimunculkan lagi. Hanya saja besaraannya berkurang dari angka awal Rp 4 miliar.
Pencoretan sebelumnya diakui Wakil DPRD DKI Sayogo Hendrosubroto yang pada saat penganggaran masih menjabat sebagai Ketua Komisi D. Namun, saat anggaran itu muncul, politisi dari PDIP itu mengaku tidak tahu menahu.
“Kok bisa ada anggaran muncul tanpa diketahui dewan. Motif ini harus dipertanyakan. Jangan-jangan ada motif pribadi,” ujar Koordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik ICW Ade Irawan.
