Sumber :
- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews
- Kisruh relokasi dan reklamasi waduk Pluit belum selesai. Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, Rabu 22 Mei 2013 bahkan menolak bertemu langsung dengan Komnas HAM untuk membahas permasalahan ini. Baginya pertemuan ini tidak penting, karena sudah terlalu banyak kepentingan.
"Laporan intel masuk semua ke saya. Intinya LSM yang ada di belakang orang di sana mau dapat rusun tanpa bayar. Mereka tetap minta tanahnya mesti diganti Rp3 juta per meter," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, di Balai Kota.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
"Laporan intel masuk semua ke saya. Intinya LSM yang ada di belakang orang di sana mau dapat rusun tanpa bayar. Mereka tetap minta tanahnya mesti diganti Rp3 juta per meter," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama, di Balai Kota.
Baca Juga :
Manajemen dan Serikat Pekerja Freeport Teken PKB, Menaker: Bisa Jadi Contoh bagi Perusahaan Lain
Ahok sapaan akrabnya menambahkan, tuntutan warga Waduk Pluit terlalu berlebihan. Salah satunya, warga menuntut agar mereka dipindahkan tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
"Mereka mau direlokasi dari tempat itu dengan syarat tidak jauh dari tempat tinggal mereka saat digusur. Enek sekali, pakai aturan mana itu," katanya.
Pemprov DKI tetap akan melakukan percepatan reklamasi Waduk Pluit. Musim hujan dan ancaman banjir besar Jakarta menjadi dasar percepatan pelaksanaan proyek itu.
Ahok berpendapat, kedatangan Jokowi ke Komnas HAM minggu lalu telah menjelaskan semua. Atas dasar itu ia menolak pertemuan dengan Komnas HAM termasuk dengan warga. "Apa yang mesti mau dinegosiasikan. Mesti dialog seperti apa lagi dengan orang seperti itu," katanya. (umi)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Ahok sapaan akrabnya menambahkan, tuntutan warga Waduk Pluit terlalu berlebihan. Salah satunya, warga menuntut agar mereka dipindahkan tidak jauh dari tempat tinggal mereka.
