- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Warga sisi barat waduk Pluit, Jakarta Utara yang terkena penggusuran tahap dua normalisasi waduk itu memilih mengungsi di kantor Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) karena tidak memilik tempat tinggal. Mereka merasa dihianati oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo.
"Mau bagaimana lagi. Rumah sudah hancur digusur. Bikin tenda di pinggir jalan diusir Satpol PP. Kami mesti tidur di mana? Jokowi bilang kami digusur kalau rusun sudah jadi, mana janjinya kami digusur terus dibiarin. Makanya kami mengadu ke Komnas dan mengungsi," kata Rutinah (35) warga RT 19 RW 17, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan di kantor Komnas HAM, Rabu 28 Agustus 2013.
Bukan hanya tempat tingggal yang tergusur, mata pencarian warga juga hilang setelah penggusuran itu. Rumah Rutinah biasanya digunakan untuk membuat boneka. Tapi kini sudah tidak produksi lagi. "Waktu belum digusur saya suka bikin boneka di rumah buat cari uang. Sekarang barang-barang hancur karena dibuldozer," katanya.
Ia mengeluh sejak jumat malam lalu harus tinggal luntang lantung tak menentu. Malam di pinggir jalan, pagi sudah bergeser karena diusir Satpol PP. Kemana-mana membawa terpal dan kelambu sebagai alas tidur dan penghalau nyamuk malam.
Kehilangan mata pencarian juga dialami Tri (24) semenjak rumah merangkap tempat usaha barang bekasnya digusur ia otomatis tak punya penghasilan.
"Semua habis, barang-barang hancur saat dibongkar paksa," katanya.
Tri sangat sedih karena memikirkan kedua adiknya yang masih sekolah. Bahkan yang lebih parah, mereka harus bertukar seragam untuk sekolah.
"Adik saya sekolah di SD sekarang kelas 5. Kalau sekolah harus tukeran baju sama temennya yang masuk siang. Seragamnya hilang pas penggusuran," ujarnya.
Ketua PBHI, Poltak Agustinus Sinaga, mengatakan, akan terus mendampingi warga dan melakukan advokasi. "Kami sudah advokasi sejak 8 bulan lalu. Kami konsisten untuk terus dampingi warga," katanya.
Baginya apa yang dilakukan warga bukan sebuah perlawanan. Masyarakat hanya menuntut janji yang disampaikan Jokowi. "Tidak mungkin mereka melawan kalau memang pemerintah mengayominya. Mereka hanya menuntut janji," ungkapnya.
Empat bulan lalu Jokowi memang menyatakan akan membangun rusun dalam waktu enam bulan untuk menampung warga di sekitar Waduk Pluit yang akan digusur.
Dia menjelaskan bahwa pemprov akan mengupayakan agar rusun bisa segera diselesaikan. "Ya kira-kira enam bulan ini lah. Dan kami sudah mulai," kata Jokowi, 20 Mei 2013. [Baca: ]
Antasari Azhar Ucapin Selamat ke Prabowo-Gibran: Semoga Komitmen Berantas Korupsi
Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024 terpilih.
