- ANTARA/Rivan Awal Lingga
VIVA.co.id – PT. Transportasi Jakarta memutuskan menambah jumlah armada saat unjuk rasa besar dilangsungkan di Jakarta Jumat esok, 4 November 2016.
Direktur Utama PT. Transportasi Jakarta, Budi Kaliwono mengatakan, TransJakarta jadi layanan pengganti saat layanan-layanan transportasi yang dioperasikan swasta seperti Kopaja dan Metro Mini tidak beroperasi akibat ada unjuk rasa. Warga, tetap bisa bepergian, dengan menggunakan TransJakarta, meski layanan transportasi lain yang biasa mereka pakai tak beroperasi.
"Standarnya, ada 450.000 penumpang TransJakarta setiap hari. Besok, akan bertambah karena berkurangnya operasional angkutan-angkutan umum lain," ujar Budi dalam jumpa pers di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis, 3 November 2016.
Menurut Budi, ada 1.100 armada yang akan dioperasikan besok. Waktu layanan, juga tidak berubah. TransJakarta tetap memberi layanan reguler antara 05.00 hingga 23.00 WIB.
Budi juga mengatakan, TransJakarta telah berkoordinasi dengan sejumlah pihak seperti Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI terkait kemungkinan adanya perubahan arus lalu lintas akibat unjuk rasa. TransJakarta, memastikan bus-bus yang dioperasikan tidak akan terjebak di satu titik karena jalur bus terhambat. TransJakarta akan mengalihkan busnya ke rute yang diarahkan Kepolisian.
"Namun kami yakin, dengan satu iktikad dan niat yang baik untuk memberikan pelayanan, bahwa besok kami bisa beroperasi secara normal," ujar Budi.
Diketahui, massa yang menamakan diri Gerakan Nasional Pembela Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF - MUI) telah menerima izin unjuk rasa dari Markas Besar Kepolisian RI. Bachtiar Nasir, seorang ustaz, menjadi penanggungjawab unjuk rasa yang dalam pemberitahuannya disebutkan akan melibatkan massa sebanyak 100 ribu Muslim dari banyak daerah di Indonesia.
Unjuk rasa, merupakan aksi lanjutan setelah pada 14 Oktober 2016, massa yang jumlahnya lebih sedikit, melakukan aksi serupa. Dalam unjuk rasa yang dinamai ‘Bela Islam II’, tuntutan massa masih sama. Mereka menuntut keseriusan penegak hukum memproses laporan dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama. (mus)
