Diskriminasi, Penyandang Cacat Sulit Sekolah

Anak Cacat
Sumber :
  • AP Photo/Altaf Qadri

VIVAnews - Penyandang cacat masih merasakan diskriminasi dalam menempuh pendidikan di Indonesia. Minimnya jumlah Sekolah Luar Biasa(SLB) dan tidak siapnya infrastruktur sekolah umum untuk menerima murid penyandang cacat menjadi kendala.

"Idealnya setiap kecamatan terdapat satu sekolah SLB," ujar koordinator Forum Perjuangan Difabel Jawa Barat Jumono Wirosiswowiyono kepada wartawan di Bandung, Senin, 17 Mei 2010.

Menurutnya pemerintah selama ini kurang memperhatikan fasilitas untuk penyandang cacat. Padahal menurutnya perangkat hukum untuk melindungi penyandang cacat telah ada hingga peraturan daerah. Ia mencontohkan UU no. 28/2002 tentang Gedung dan Bangunan tidak ada taringnya.

"Masih banyak fasilitas umum dan museum yang tidak ramah dengan penyandang cacat," ujar Jumono yang juga ketua Persatuan Penyandang Cacat Kota Bandung.

Ia menambahkan berdasarkan data yang dihimpun dari Forum Sukarelawan Pendidikan Luar Biasa Jawa Barat terungkap dari 120 ribu penyandang cacat di Jabar, terdapat 51 ribu penyandang cacat usia sekolah. Namun dari 51 ribu, hanya 13 ribu orang yang mengenyam pendidikan. " Sebanyak 38 ribu penyandang cacat tidak mengenyam pendidikan karena berbagai faktor," ujarnya.

Minimnya jumlah SLB dan kurangnya infrastruktur sekolah inklusi untuk menerima murid SLB merupakan kendala. Padaha setiap orang berhak mendapatkan pendidikan yang setara, termasuk penyandang cacat. Namun masih banyak sekolah umum dan inklusi yang menolak murid SLB karena tidak mempunyai infrastruktur untuk murid SLB. "Padahal lebih bagus jika penyandang cacat bersekolah di sekolah umum karena tidak akan ada diskriminasi," ujarnya.

Idealnya di sekolah umum dan inklusi terdapat minimal seorang sarjana PLB. Sekolah umum juga sebenarnya tidak boleh menolak murid penyandang cacat. Ia menambahkan sebenarnya masalah ini sudah berlangsung sejak lama, namun tidak asa perbaikan dari pemerintah. "Ini masalah berlarut-larut, tiap tahun tidak ada peningkatan," ujarnya. (hs)

Laporan: Iwan Kurniawan | Bandung

Gerindra Resmi Usung Jenal Mutaqin Maju Jadi Wali Kota Bogor
Sekjen PDIP sekaigus Sekretaris TPN Ganjar-Mahfud Hasto Kristiyanto

Hasto Bantah PDIP Loyo soal Hak Angket: Kami Undang Semua Pihak untuk Berani

Hasto bilang dugaan kecurangan Pemilu 2024 itu semakin kuat dari hulu ke hilir.

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024