Boediono: Banyak Riset Tidak Sesuai Kebutuhan

Gubernur BI Boediono
Sumber :
  • Fanny Octavianus

VIVAnews - Wakil Presiden Boediono mengatakan Pemerintah paham saat ini banyak hasil riset yang tidak berkaitan dengan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam perbincangan dengan Menteri Riset dan Teknologi Suharna Surapranata, kedua pejabat pemerintahan pun memahami permasalahan tersebut.

Penyebab Raibnya Foto Jokowi di Kantor PDIP Sumut Terungkap, Kini Sudah Terpasang Lagi

Hal ini dikatakan Boediono saat memberikan pengarahan dalam International Conference on Innovation, Enterpreunership and Small Business di Universitas Multimedia Nusantara, di Serpong, Banten, Kamis 15 Juli 2010.

"Sepanjang jalan dari Jakarta ke Serpong, salah satu yang saya bicarakan dengan Menristek adalah tidak menyambungnya antara hasil riset dengan yang dibutuhkan masyarakat. Ini di berbagai bidang terjadi," kata Boediono.

Boediono dalam perbincangan dengan Suharna bahkan menganggap, saat ini semua yang bergerak di bidang riset hanya sibuk bikin paper. "Tapi kalau tidak menyambung dengan yang dibutuhkan akan tidak berguna," ucap Boediono menegaskan.

Misalnya di bidang pertanian, Boediono memandang seharusnya riset yang menyambung dengan kebutuhan masyarakat perlu direvitalisasi. Karena itu riset harus bisa menyebarkan hasil penelitian kepada pertanian oleh para penyuluhnya. "Di tahun 70-an ini menonjol sekali, sekarang harus kita kuatkan lagi," ujarnya.

Bahkan Boediono berpendapat, kondisi ini diperparah dengan buruknya birokrasi. "Dari awal, di bidang training, riset dan teknologi harus ada keberpihakan," ucap Boediono.

Dunia usaha kemudian juga diminta untuk terlibat mengembangkan riset. "Kalau di luar negeri pembiayaan dari mereka sangat besar. Ini yang perlu dihidupkan agar pebisnis kita juga konsen mengembangkan riset," ujarnya.

Karena itu Boediono kemudian berharap hasil riset dapat bersinergi dengan banyak hal untuk menciptakan inovasi. Salah satunya dengan kewirausahaan. (hs)

Pihak Termohon KPU di Sidang MK

 KPU Minta MK Tolak Tudingan Suara Nasdem Berkurang dan Golkar Bertambah di Jabar 1

Pihak termohon dalam hal ini KPU, dalam sidang PHPU atau gugatan Pileg 2024, meminta Mahkamah Konstitusi atau MK menolak permohonan para pemohon tentang suara di Jabar 1.

img_title
VIVA.co.id
9 Mei 2024