- VIVAnews/Tri Saputro
VIVAnews - Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan&RB) sedang mempersiapkan grand design aparatur pemerintahan di tingkat pemerintah daerah.
Menteri Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan, pengaturan dilakukan karena pada saat sekarang dilaporkan banyak ketimpangan pegawai terjadi di daerah.
"Beberapa pos tertentu ada yang kelebihan dan beberapa pos lain ada kekurangan," kata Hatta di Kantor Menko Perekonomian, Senin 6 September 2010.
Ia mencontohkan kekurangan yang penting adalah tenaga perawat dan dokter. Ini banyak terjadi di daerah. Sementara pada bagian lain misalnya di kepegawaian bidang administrasi justru kelebihan. "Ini sedang diatur oleh Menpan. Akan dibuat grand design tersendiri untuk mengatur proporsinya," katanya.
Tak hanya soal kepegawaian, kata Hatta, masalah penganggaran daerah juga akan diminta lebih fokus pada pembelanjaan anggaran yang sifatnya pelayanan kepada masyarakat.
Kesepakatan ini telah diarahkan oleh Presiden kepada seluruh menteri dan pejabat daerah dalam berbagai pertemuan, terakhir adalah retreat di Bogor beberapa waktu lalu.
"Penajaman dalam anggaran di APBN dan APBD itu menjadi pembahasan khusus di mana pentingnya kita membuat proporsional antara belanja untuk aparatur dan modal. Karena belanja sekarang ditengarai banyak porsi belanja aparatur negara dibanding porsi belanja untuk infrastruktur," kata dia.(ywn)
Gugatan Praperadilan Eks Karutan Ditolak, KPK: Dari Awal Kami Sangat Yakin
Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak gugatan praperadilan yang diajukan eks Kepala Rutan (Karutan) cabang KPK Achmad Fauzi terkait status tersangkanya.
