- Antara Foto
VIVAnews - Meski terpaut jarak yang amat jauh, serangan brutal terhadap warga Ahmadiyah di Pandeglang, Banten, membuat para jemaah aliran ini di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini ketakutan.
Sebab, menurut mubalig Ahmadiyah Wilayah NTB dan NTT, Nasiruddin Ahmadi, peristiwa kekerasan serupa kerap mereka alami juga. "Kami yang tinggal di Transito masih khawatir dan gelisah karena sudah tujuh kali kami mengalami hal serupa," tutur dia di Mataram, Senin, 7 Februari 2011.
Sejauh ini, Nasiruddin merasa mereka tak mendapat keadilan. Sebab, tak ada satupun pelaku kekerasan yang ditangkap dan diadili.
Salah satu kasus penyerangan yang masih lekat dalam ingatannya adalah peristiwa mengerikan 10 tahun lalu. Pada 2001 silam, seorang warga Ahmadiyah, Papuk Hasan (60) tewas akibat dianiaya massa. "Kami pesimistis, Pak Hasan tewas tapi pembunuhnya masih belum diadili," kata dia.
Nasiruddin juga tak yakin dengan janji aparat yang akan menjaga keamanan mereka. Jemaah Ahmadiyah di NTB hanya bisa berharap, serangan berdarah seperti di Pandeglang tak menimpa mereka.
Saat ini, sebanyak 138 warga Ahmadiyah masih tinggal di Asrama Transito Mataram. Mereka harus eksodus dari kampung mereka di Ketapang, Lingsar, Lombok Barat, yang diporakporandakan massa pada akhir Desember 2010 lalu.
Di lokasi pengungsian, warga berusaha menjalani hidup senormal mungkin. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya, sebagian dari mereka berjualan di pasar. Ada juga yang menjadi tukang ojek.
Penyerangan terhadap komunitas Ahmadiyah bukanlah hal baru. Namun, tragedi berdarah di Pandeglang pada hari Minggu kemarin sungguh menyentak khalayak luas. Ratusan orang menyerang sebuah rumah yang dihuni jemaah Ahmadiyah. Tanpa ampun, massa yang beringas, menelanjangi, membacok, dan menggantung tiga orang hingga tewas. (Laporan: Edy Gustan, Mataram | kd)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
