- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menghadiri rapat kerja dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat.
Rapat kerja ini membahas sejumlah masalah yang membelit kementerian yang dipimpin Ketua Umum DPPP PKB itu. Salah satunya adalah anggaran proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi di Kemenakertrans senilai Rp500 miliar.
Di hadapan anggota Komisi IX, Muhaimin Iskandar menjelaskan bahwa anggaran proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi senilai Rp500 miliar tidak diajukan oleh Kemenakertrans.
"Dana PPIDT biasanya disebut dana transfer daerah yang masuk ke dalam dana penyesuaian. Dalam pengetahuan kami, dana penyesuaian infrastruktur itu sepenuhnya ada di Kementerian Keuangan, dan besarannya diputuskan bersama Badan Anggaran DPR yang di dalamnya mencakup semua komisi di DPR," kata Muhaimin.
Hal itu, menurut Muhaimin, telah diatur dalam Undang-undang. "Dasar hukum itu menjadi background, bahwa dana PPIDT bukan masuk ke dalam Daftar Isian Pelaksana Anggaran Kemenakertrans, dan juga tidak masuk ke Anggaran Pendapatan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara – Perubahan milik Kemenakertrans," ujar Muhaimin.
Foto suasana saat rapat kerja Menakertrans dengan Komisi IX DPR bisa dilihat di tautan ini.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
