- Lanud Halim Perdanakusumah
VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi telah menerima laporan dugaan korupsi pembelian enam pesawat tempur Sukhoi dari Rusia. KPK pun berjanji akan menindaklanjuti laporan tersebut.
"Tentu laporannya akan ditindaklanjuti, prosesnya akan kami telaah dan kami validasi terhadap dokumen-dokumen yang disampaikan," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, di Gedung KPK, Jakarta, Selasa 20 Maret 2012.
Laporan dugaan korupsi pembelian Sukhoi ini disampaikan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Keamanan. Perwakilan sejumlah LSM ICW, Kontras, Imparsial, Elsam, dan HRWG diterima langsung oleh tiga pimpinan KPK Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Adnan Pandu Pradja.
Koordinator ICW Adnan Topan Husodo menyampaikan sejumlah kejanggalan terhadap pengadaan pesawat tempur asal Rusia itu ke KPK. Menurut dia, sejumlah kejanggalan yang ditemuinya adalah pada kebijakan Kementerian Pertahanan yang lebih memilih menggunakan kredit ekspor ketimbang pinjaman negara. Kemenham juga lebih memilih menggunakan rekanan ketimbang langsung G to G dan adanya selisih Rp1,2 triliun yang belum dijelaskan pemerintah dari total anggaran US$470 juta yang disediakan untuk pembelian Sukhoi.
"Dari penentuan harga Sukhoi yang kami hitung, total yang harus dijelaskan oleh Menteri Pertahanan adalah, dana sekitar Rp1,2 triliun itu kemana," kata Adnan Topan.
Adnan menjelaskan dari total anggaran pengadaan Sukhoi senilai US$470 juta dan harga per unit Sukhoi US$54,8 juta, sebagaimana dinyatakan Menhan Purnomo Yusgiantoro. Sedangkan sisa anggaran digunakan untuk keperluan lain, diantaranya untuk pembelian 12 suku cadang mesin Sukhoi, pelatihan 10 pilot untuk bisa mengendarai Sukhoi.
"Akan tetapi dalam hitungan kami ada sisa Rp1,2 triliun yang itu belum bisa diklarifikasi itu untuk apa saja. Nah kami minta KPK untuk lakukan kajian lebih dalam mengingat KPK memiliki wewenang yang luas baik dari aspek penindakan maupun pencegahan," ujarnya.
Mekanisme penggunaan kredit ekspor juga menjadi persoalan. Adnan menilai, dalam penggunaan kredit ekspor, negara cenderung rugi. Pertama, bunganya itu bunga pasar, sekitar 8 persen per tahun. Sementara kalau pakai kredit dari Rusia itu 5,3 persen per tahun. Kedua, masa pengembalian. Masa pengembalian kredit ekspor itu hanya 2 sampai 5 tahun sementara kalau pakai kredit negara itu bisa sampai 15 tahun.
"Nah itu hal-hal yang jadi catatan kami, mengapa tidak mau menggunakan pinjaman negara. Sehingga dapat bunga lebih murah, jangka waktu pengembalian yang lebih panjang mekanisme pembayaran pun menggunakan G to G tidak harus melibatkan agen. Keterlibatan agen membuat harga makin mudah dipermainkan saya kira ini adalah salah satu poin yang kami sampaikan ke KPK," terang Adnan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro memastikan dalam pembelian alutsista itu tak ada unsur korupsi. "Baiknya sebelum diklarifikasi secara jelas, jangan komentar dulu. Orang cuma tahu sedikit kasih komentar macam-macam. Orang nggak ngerti menganggap kami korupsi. Sekarang saya balik menuding mereka anteknya asing, mau nggak?" ujar dia di Gedung DPR, Senin 19 Maret 2012.
Jangan Ragu Masukkan Anak ke PAUD Bun, Ini 5 Manfaat Pentingnya
Pendidikan Usia Dini (PAUD atau Preschool) yang berkualitas tak hanya mempersiapkan anak-anak untuk masuk sekolah dasar, tetapi juga membentuk kesejahteraan emosional.
