- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai pembubaran penyelenggaraan Rintisan Sekolah Berstandar Internasional (RSBI) oleh Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai sebagai keputusan yang tepat. PKS menilai keputusan ini merupakan langkah maju bagi upaya peningkatan kualitas mutu pendidikan nasional.
Namun, PKS mengingatkan, "Jika ingin berdaya saing global maka sekolah kita harus memiliki kemampuan dan kompetensi global.” Itulah yang disampaikan Anggota komisi X DPR RI Ahmad Zainuddin dari Fraksi PKS, Rabu 9 Januari 2013.
Untuk itu, Zainuddin mendesak pemerintah untuk segera merumuskan model sekolah unggul dan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh warga. “Kan anggaran pendidikan di dalam APBN cukup besar, jadi harusnya mampu mewujudkan model pendidikan yang berkualitas,” kata dia.
Rumusan ini harus segera dibuat, karena masyarakat menginginkan adanya sekolah yang berkualitas dan bermutu seperti sekolah-sekolah yang ada di luar negeri. Namun, kata Zainuddin, keinginan tersebut bisa dipenuhi jika pemerintah benar-benar merancang model sekolah yang memiliki kompetensi unggul tanpa harus membebani masyarakat dengan biaya yang mahal.
Menurut Zainuddin, sekolah unggul bukan hanya dinilai dari outcome kognitif maupun medali olimpiade yang diraih saja. “Sekolah unggul adalah sekolah yang mampu menghasilkan siswa yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan amanat UUD 45,” katanya.
Hal yang paling penting, kata Zainuddin, adanya pemerataan kesempatan bagi semua siswa untuk belajar di sekolah yang berkualitas tanpa adanya diskriminatif dan kastanisasi pendidikan.
MK sebelumnya, telah menghapuskan RSBI yang berada di sekolah-sekolah pemerintah. MK juga mengatakan RSBI bertentangan dengan UUD 1945 dan bentuk liberalisasi pendidikan.
Untuk itu, kata Zainudin, bahwa dengan keputusan MK ini maka sangat perlu untuk merevisi UU Sisdiknas seperti pada pasal 50 ayat (3) karena masyarakat tak bisa mengakses satuan pendidikan RSBI/SBI ini karena biayanya yang mahal. (sj)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
