VIVAnews - Kabar baik untuk para polisi. Menurut Kepala Polisi, Jenderal Bambang Hendarso Danuri, mulai 1 April 2009 ada kenaikan renumerasi untuk korps baju coklat itu.
"Dalam bentuk insentif kinerja," kata Bambang Hendarso dalam pertemuan dengan para pimpinan media di Markas Besar Kepolisian, Jalan Trunojoyo, Jakarta, Selasa 10 Maret 2009.
Kenaikan pendapatan ini dilakukan dalam rangka reformasi birokrasi. Menurut Bambang Hendarso, tahun 2009 ini reformasi birokrasi diprioritaskan untuk kejaksaan agung, TNI, dan Polri.
Polisi, dia melanjutkan, tak serta merta mendapatkan renumerasi. "Tim sudah diterjunkan ke daerah secara tertutup untuk menilai reformasi birokrasi polisi di daerah," tambah dia.
Markas Besar Polri telah meluncurkan program reformasi birokrasi Polri yang dinamakan Quick Wins. Dalam melaksanakan program ini, seluruh Kepala Polda di Indonesia menandatangani kontrak kerja reformasi birokrasi.
Program reformasi birokrasi Polri ini dibagi menjadi empat bagian. Pertama adalah quick respons atau layanan reaksi cepat, transparansi rekrutmen personel Polri, transparansi penyidikan, dan layanan cepat.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch menilai faktor maraknya suap di instansi kepolisian dan lembaga negara lainnya disebabkan banyak faktor. Diantaranya pengawasan, kesejahteraan, dan disiplin yang minim.
Menurut Koordinator Bidang Hukum ICW, Emerson Yuntho menilai program anggaran berbasis kinerja atau renumerasi di Polri dapat mengurangi suap di kepolisian. "Namun, itu tak akan menyelesaikan masalah suap di sana," kata dia,
Peningkatan kesejahteraan memang penting, namun kepolisian harus juga meningkatkan disiplin dan pengawasan. "Kalau pengawasan lemah, renumerasi malah akan menaikkan nilai suap," kata dia.
PDIP Sumbar Menang Atas Gugatan dari Kader Sendiri
PDIP Sumbar menang gugatan atas kadernya yang menggugat pencopotan sebagai anggota DPRD dan digantikan PAW
