- VIVAnews/Ikhwan Yanuar
VIVAnews - Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, menegaskan janjinya mendukung pembentukan Provinsi Cirebon di depan pengurus Presidium Pembentukan Provinsi Cirebon (P3C), di gedung DPRD Cirebon, Selasa, 29 Januari 2013.
"Bukan janji realisasi, melainkan akan merekomendasikan bila tahapan serta syarat siap dipenuhi," kata Aher, panggilan akrab Ahmad Heryawan.
Syarat itu antara lain adalah, kajian ilmiah dari universitas. "Termasuk kajian secara ilmiah dari akademisi, dalam hal ini universitas, secara tertulis harus dilampirkan," katanya.
Namun, dukungan Aher tidak termasuk membujuk Bupati Kuningan dan Majalengka yang keberatan bergabung ke calon provinsi itu.
"Kejar bupati untuk ikut gabung, tidak mungkin dong. Ini kan era otonomi daerah, jika demikian saya dianggap tidak mengerti pemerintahan jika merekomendasikan langsung. Namun harus ada tahapan, kajian resmi kenapa dimekarkan itu harus jadi dasar acuan," katanya.
Anggota Komisi B Bidang pemerintahan dan otonomi daerah DPRD Jabar, Deden Darmansyah, minta para politikus di DPRD Jabar lebih luwes menanggapi tuntutan P3C. Menurutnya, kewenangan ada di pemerintah pusat, yaitu Menteri Dalam Negeri. "Jika P3C ingin ini proses politik, DPRD harus bijak, maka cara berpikir harus politik," ujarnya.
Misalnya, kata dia, dalam pemekaran Kabupaten Pangandaran ada yang belum sempurna persyaratannya, tapi diloloskan juga oleh pemerintah.
"Jika melihat kasus Pangandaran DPRD harus fleksibel. PP 78/2007 bukan segala-galanya ada kewenangan pansus khusus dari inisiatif DPRD jika memang harus diloloskan dengan proses politik. Namun tetap dengan tahapan dan prosedur yang harus dijalani."
