- VIVAnews/Fernando Randy
VIVAnews - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi Jawa Barat, melakukan aksi di depan Gedung Sate, Bandung, Selasa, 5 Maret 2013. Masa menuntut Pembentukan panitia khusus (Pansus) Bank Jabar Banten (BJB) yang dibobol sebesar Rp700 miliar lebih.
"Kami menuntut pembentukan segera pansus, Karena BJB merupakan aset terbesar pemerintah Jawa Barat. Kepemilikan saham terbesar Pemprov Jabar yang merupakan representasi dari masyarakat Jawa Barat," kata koordinator aksi, Asep Andriana, di depan Gedung Sate Bandung.
Menurutnya, Pansus dibentuk karena banyak kerugian dalam kasus ini. Selain itu, pembentukannya guna mempercepat penyelesaian kasus itu. Diharapkan, Pansus dapat membantu KPK, Kejaksaan Tinggi, dan PPATK yang sedang menelusuri kucuran dana tersebut.
"Kita berharap Pansus DPRD bisa membantu semua ini, terutama sisi politis," ungkapnya.
Menurut Asep, aksi yang dilakukan hari ini bukan aksi politik. Massa Aliansi Rakyat Anti Korupsi Jawa Barat mendorong pansus karena butuh dukungan politik.
"Di mana gubernur dan pemerintah provinsi mempunyai kewenangan memilih komisaris dan direktur BJB. Dan ini sifatnya politis," jelasnya.
Adanya mark up yang merugikan BJB dalam upaya pembelian kantor BJB di Jalan Gatot Subroto, Jakarta senilai Rp535 miliar dari PT Compradindo Lintas Nusa Perkasa.
"Hingga saat ini gedung itu belum ada. Padahal pembayaran sudah dilakukan sebesar 40 persen ditambah PPN 10 Persen pada 11 November 2012. Bahkan cicilan kredit sudah dilakukan sejak, November 2012 hingga Januari 2013. Nilainya Rp298,8 miliar ditambah PPN," katanya.
Kredit fiktif lainnya terjadi di BJB Cabang Surabaya. Upaya pembobolan dilakukan pihak dalam dengan nilai kredit mencapai Rp250 miliar. Namun sebelum aksi ini terjadi, Kejaksaan Agung mencium gelagat ini. Sehingga berhasil membendung.
"Kredit yang dicairkan sudah mencapai Rp100 miliar. Kasus dalam penanganan Kejagung saat ini,"ungkapnya.
Selain itu kredit fiktif terjadi di Sukabumi yang melibatkan PT Alpindo Mitra Baja. Bank Indonesia mengaudit adanya kejanggalan dalam kredit sebesar Rp38,7 Miliar. Catatan BI menyatakan adanya kejanggalan dalam pencairan kredit.
"Kami menduga kepemilikan perusahaan yang mengajukan kredit mempunyai hubungan baik dengan penguasa daerah," katanya. (eh)
Ada Lampu Jalan di Jakarta Bisa Terkoneksi sama Internet
Anak usaha Jakpro menginisiasi pemanfaatan lampu jalan milik Pemerintah Provinsi Jakarta untuk dikembangkan menjadi PJU Pintar. Bisa terkoneksi internet dan 5G.
