Kenaikan Harga BBM:
Pembangkangan PKS Akan Dibahas Khusus di Rapat Setgab
Jumat, 7 Juni 2013 - 13:49 WIB
Sumber :
- ANTARA/Lucky.R
VIVAnews - Sikap penolakan PKS akan rencana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi akan dibahas khusus koalisi Sekretariat Gabungan (Setgab). Rencananya rapat khusus membahas sikap pembangkangan PKS itu akan diagendakan dalam waktu dekat.
Baca Juga :
Cegah Informasi Simpang Siur, Jemaah Haji Diimbau Tak Bagikan Kabar Tidak Benar di Media Sosial
Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, EE Mangindaan, mengungkapkan rencana tersebut telah menjadi kesepakatan partai-partai yang tergabung dalam Setgab. Karena sikap PKS yang menolak harga BBM itu patut dipertanyakan.
"PKS itu khusus, harus khusus. Tentu bagaimana kenaikan BBM, perlindungan sosial itu perlu disetujui," kata Mangindaan di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat 7 Mei 2013.
Menurutnya, keputusan menaikkan harga BBM bersubisidi merupakan upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan fiskal pemerintah saat ini. Di samping itu, untuk tetap mengedepankan kepentingan masyarakat miskin yang terdampak khususnya, pemerintah akan memberikan kompensasi.
Karena itu lanjut Mangindaan, sikap penolakan PKS terhadap kenaikkan harga BBM tidak sejalan dengan sikap koalisi. Apalagi karena penolakan itu, muncul wacana PKS akan keluar dari koalisi.
"Kalau saya berpikir lagi, PKS menolak itu harusnya dengan alasan yang tepat," ujarnya.
Sebelumnya PKS menyatakan tetap tegas menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. PKS pun siap berhadapan dengan rekan-rekan koalisinya yang lain.
Wakil Ketua Komisi XI Bidang Keuangan DPR dari Fraksi PKS, Andi Rahmat, menyatakan alasan partainya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi karena mereka menilai pemerintah tak punya pijakan kuat untuk melakukan hal itu.
"Pemerintah tidak punya dasar yang kuat," kata Andi saat mendampingi Presiden PKS Anis Matta di Surabaya.
Pertama, pemerintah sudah dua kali mengambil kebijakan yang sama untuk menaikkan harga BBM bersubsidi. Sejak dulu pula, menurut Andi, PKS telah mengajukan proposal ke pemerintah sebagai solusi agar harga BBM bersubsidi tak naik. Namun pemerintah tetap bersikukuh menaikkannya.
"Dalam proposal itu, kami mengajukan kenaikan harga di sektor energi seperti gas supaya tidak ada lagi kenaikan BBM. Tapi masukan PKS ini tak didengar," kata Wakil Sekjen PKS Mahfudz Siddiq secara terpisah.
PKS mengatakan mereka akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah meskipun menjadi bagian dari koalisi partai pendukung pemerintahan SBY-Boediono. Namun, ini bukan berarti PKS akan selalu mengambil sikap berseberangan dengan pemerintah.
"Buktinya pada tahun 2005, PKS mendukung kenaikan harga BBM bersubsidi. Tahun 2007 juga sama. Tapi sekarang kami beda," ujar Andi. (eh)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
Karena itu lanjut Mangindaan, sikap penolakan PKS terhadap kenaikkan harga BBM tidak sejalan dengan sikap koalisi. Apalagi karena penolakan itu, muncul wacana PKS akan keluar dari koalisi.
