- VIVAnews/Tudji Martudji (Surabaya)
VIVAnews - Calon pemenang Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur, Soekarwo, membantah telah menyelewengkan dana hibah untuk kepentingan pemenangan pilkada.
Menurutnya, Komisi Pemberantasan Korupsi telah mengecek di lapangan dan tidak menemukan pelanggaran hukum.
"Yang penting KPK. Nggak ada masalah, karena semua transfer ke rekening kas, seperti desa ya ke rekening kas desa," kata Soekarwo di Jakarta, Rabu 2 Oktober 2013.
Soekarwo mengakui, petugas menemukan sedikit persoalan selama pemeriksaan di lapangan. Namun, ia memastikan temuan tersebut tidak memiliki dampak hukum yang signifikan.
"Ketemu dua hal yang harus dibenahi, kekeliruan rekening, dan permasalahan di lapangan yang diminta berbeda dengan yang diberikan. Itu hanya membuat berita acara saja. Misalnya kambing diberi gerobak," ujarnya.
Tokoh yang akrab disapa Pakde Karwo itu mengaku telah bekerjasama dengan Badan Pemeriksa Keuangan untuk memonitoring dan mengevaluasi seluruh penerimaan kas harian Pemprov Jatim. Ia menjelaskan bahwa proses tersebut dilakukan secara elektronik.
"Dinamakan elektronik audit. Jadi real time. Tidak usah BPK turun. Di tempat kami semua sudah online, langsung main rekaman, ada pakta integritas. Zona integritas kami kerjasama dengan KPK," katanya,
Sekadar informasi, pasangan calon Gubernur-Wakil Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Herman S Sumawiredja menggugat Soekarwo dan Syaifullah Yusuf (Karsa) ke Mahkamah Kosntitusi. Mereka menilai Karsa melakukan kecurangan terstruktur, massif dan sistemik, salah satunya adalah melakukan penyelewengan dana hibah dalam rangka memenangkan Pemilukada Jatim.
Khofifah dan Herman mempersoalkan penggunaan dana hibah sebesar Rp4,1 triliun. Dana tersebut, mereka yakini digunakan Karsa untuk kampanye dan diberikan kepada masyarakat.
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
