- Kemenakertrans
VIVAnews - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar memastikan tujuh warga negara Indonesia yang tewas ditembak mati Kepolisian Malaysia bukanlah tenaga kerja Indonesia.
“Ya WNI, bukan TKI. KBRI kita langsung menemui Kementerian Luar Negeri dan kepolisian,” kata Muhaimin kepada VIVAnews saat melakukan kunjungan kerja ke pedalaman Kalimantan Barat, Selasa 15 Oktober 2013.
Menurut Cak Imin, sapaan akrab Muhaimin, itu kabar terbaru yang dia dapatkan dari Kementerian Luar Negeri untuk meluruskan pemberitaan terkait permasalahan tersebut. Meski begitu, menurut polisi kelahiran Jombang, Jawa Timur, 24 September 1966 ini, pemerintah tetap menuntut keadilan terhadap tujuh WNI tersebut.
“Kita menuntut keadilan. Pemerintah berkomitmen membantu dan menyelidiki kasus ini supaya tuntas secepatnya,” kata pria yang pernah memimpin Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada 1994 hingga 1997 itu.
Sebelumnya, VIVAnews melaporkan, ada empat WNI yang ditembak mati kepolisian Malaysia. Polis Diraja Malaysia menembak mati mereka dalam operasi penggerebekan di sebuah rumah susun di Hiliran Ampang, Kuala Lumpur, Jumat 11 Oktober 2013. Keempatnya diduga aparat Malaysia sebagai anggota geng yang kerap melakukan perampokan di beberapa wilayah Malaysia.
KBRI di Kuala Lumpur mendapat laporan soal penembakan itu dari Polis Diraja Malaysia pada Jumat siang. “Keempat WNI itu bukan TKI. Tidak jelas apa pekerjaan mereka,” kata Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Moh. Jumhur Hidayat di Jakarta, Minggu.
Keempat WNI yang tewas itu adalah: Hafat dengan nomor paspor Indonesia A0649848 kelahiran 8 Juni 1969, Iknoriansyah nomor paspor U450798 kelahiran 7 Mei 1988, Hery Setiawan nomor paspor A4208167 kelahiran 25 November 1980, dan Wahyudi nomor paspor A2640273.
Jumhur mengatakan polisi Malaysia menduga mereka melakukan perampokan pada dini hari sebelumnya. Media Malaysia melaporkan rumah yang dirampok itu milik seorang pejabat, berlokasi di Bukit Internasional, Hulu Kelang. (kd)
Hakim Suhartoyo Kritik Ketua KPU soal Pemilihan Firma Hukum
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo mengkritik pemilihan firma hukum yang mewakili Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dalam sidang sengketa Pileg 2024.
