Sumber :
- REUTERS
VIVAnews - Perdana Menteri Australia Tony Abbott tidak akan menghadiri forum internasional Kemitraan Pemerintah Terbuka (OGP) yang digelar pada 6-7 Mei 2014 di Nusa Dua, Bali. Padahal, ini merupakan langkah signifikan yang diambil oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memperbaiki hubungan kedua negara paska terbongkarnya skandal penyadapan yang dilakukan Australia pada November tahun lalu.
Menurut Staf Khusus Presiden, Teuku Faizasyah, Pemerintah maklum jika Abbot tak hadir dalam pertemuan tersebut. Sebab, pertemuan itu bersifat regional dan tidak selalu bisa menghadirkan undangan yang bersifat regional.
Faiz mengatakan Abbot hanya mnyatakan tak bisa hadir dan berharap bisa dilakukan di lain waktu. "Itu yang kami tangkap sebagai statement resmi. Tidak mau menukik ke hal lain yang tidak terbuka, mungkin ada hal yang dibahas tertutup," kata Faiz di Istana Negara, Jakarta, Senin 5 Mei 2014.
Faiz juga menyayangkan batalnya kunjungan Abbot ke Indonesia karena pertemuan itu sebenarnya bisa dijadikan momentum untuk mempertemukan dua kepala negara.
"Tapi tidak seperti yang dibayangkan karena Abbot tidak bisa datang ke Indonesia," kata dia.
Padahal, Faiz menambahkan, dalam konteks penyelenggaraan konferensi yang bersifat global atau regional, pasti masing-masing pemerintah negara sudah memperhitungkan waktu yang tepat kapan kira-kira kepala negara atau kepala pemerintahan bisa mengalokasikan waktu untuk pertemuan itu.
Diketahui hubungan Indonesia dan Australia sempat memanas pada November 2013. Ketegangan itu berawal dari berita penyadapan Australia yang diturunkan oleh
The Guardian
dan harian
Sydney Morning Herald
(SMH).
Laman Inggris dan Australia tersebut mengutip dokumen yang dibocorkan mantan kontraktor Badan Intelijen Amerika Serikat (NSA), Edward J Snowden. Dalam berita dua media ini, Australia disebut menyadap telepon Presiden SBY Ibu Negara Ani Yudhoyono, serta beberapa pejabat tinggi Indonesia lainnya.
Presiden SBY pun mengirimkan surat resmi kepada Perdana Menteri Australia Tony Abbott sebagai respons atas penyadapan yang mengganggu hubungan kedua negara dalam sepekan ini.
Dalam pidato resmi Presiden di kantornya, Rabu 20 November 2013, SBY menegaskan kepada Pemerintah Australia untuk segera memberikan penjelasan resmi kepada Indonesia.
"Insya Allah, saya akan kirim surat ke PM Tony Abbott. Surat resmi saya yang sudah saya persiapkan untuk meminta penjelasan terhadap kejadian penyadapan itu," kata Presiden SBY. (ita)
Halaman Selanjutnya
"Tapi tidak seperti yang dibayangkan karena Abbot tidak bisa datang ke Indonesia," kata dia.
