Sumber :
- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id
- Badan Reserse Kriminal Mabes Polri masih mendalami kasus dugaan korupsi proyek paspor elektronik, atau
payment gateway
pada tahun 2014 di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham),
Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Joko Purwanto, Rabu 10 Juni 2015, mengatakan penyidik tidak memerlukan lagi keterangan tersangka Denny Indaraya terkait kasus Payment Gateway tahun 2014.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
Baca Juga :
Bos PT Cahaya Mas Perkasa Kembali Diperiksa KPK
Baca Juga :
Suryadharma Ali Ajukan Banding
Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Korupsi Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komisaris Besar Polisi Joko Purwanto, Rabu 10 Juni 2015, mengatakan penyidik tidak memerlukan lagi keterangan tersangka Denny Indaraya terkait kasus Payment Gateway tahun 2014.
"Sudah cukup, tidak diperlukan lagi keterangan Denny," tutur Joko, di komplek Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Joko tidak menyebutkan, apakah masih perlu ada pemeriksaan saksi lain menyangkut kasus pembayaran paspor secara online di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada tahun 2014 itu.
"Doakan saja secepatnya, nanti teman-teman akan tahu. Kalau pemeriksaan saksi, janganlah itu teknis penyidikan," paparnya.
Ia menambahkan, penyidik akan segera melimpahkan berkas kasus mantan Wakil Menkumham itu ke Kejaksaan.
Dalam kasus ini, kepolisian telah menetapkan tersangka Denny Indrayana dan dijerat dengan Pasal 3 Undang-undang Nomer 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 KUHP tentang Penyalahgunaan Wewenang.
Penyedik menemukan ada kerugian negara hingga Rp32 miliar dalam kasus ini, dan polisi juga menduga ada pungutan tidak sah sebesar Rp605 juta dari sistem pembuatan paspor online. (asp)
Baca Juga :
Halaman Selanjutnya
"Sudah cukup, tidak diperlukan lagi keterangan Denny," tutur Joko, di komplek Bareskrim Polri, Jalan Trunojoyo3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
