- VIVA.co.id/Ikhwan Yanuar
VIVA.co.id – Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Gatot Nurmantyo akhirnya buka suara soal pengamanan di wilayah perairan dekat perbatasan Malaysia dan Filipina. Hal ini terkait sudah terjadi beberapa kali kejahatan penyanderaan terhadap warga Indonesia yang tengah berlayar di sekitar perairan tersebut.
Panglima mengatakan, kesepakatan antara Panglima TNI dan Menteri Luar Negeri ketiga negara di Yogyakarta beberapa bulan lalu untuk melakukan patroli untuk menjaga kawasan itu, ternyata tidak bisa terlaksana.
"Baru MoU (nota kesepahaman) saja, tetapi Kementerian Pertahanan kemarin sudah ke Filipina untuk menindak lanjuti ini. Kemudian sedang diproses kemudian nanti SOP-nya baru antar Panglima TNI," kata Gatot di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat, 24 Juni 2016.
Menurut Gatot, sebenarnya Indonesia sudah siap untuk menggelar operasi bersama di perairan itu. Hanya saja, kata Gatot, Filipina masih ada pemilihan umum. "Tanggal 30 kan nanti pergantian pemerintahan (Filipina). Ini yang membuat kita tidak bisa cepat," kata Gatot.
Sebenarnya, menurut Panglima, sudah ada moratorium oleh Menteri Perhubungan bahwa kapal-kapal tidak boleh melintasi perairan itu. Namun dengan peristiwa ini, Gatot mempertanyakan ada kapal yang berlayar. Namun terlepas dari itu, menurutnya, operasi bersama memang sangat penting.
“Operasi bersama ini diperlukan karena itu adalah jalur ekonomi. Itu jalur ekonomi. Kemudian 96 persen listrik di Manila itu, 96 persen batubaranya dari Indonesia," kata Panglima.
Ia mengatakan, komunikasi dengan Filipina terus dilakukan. Bahkan sudah berjanji akan segera menindak lanjutinya. "TNI siap membantu," kata Gatot.
Seperti diketahui, warga Indonesia kembali jadi korban pembajakan, penculikan dan panyanderaan oleh kelompok militan bersenjata Filipina Selatan. Ada tujuh Anak Buah Kapal (ABK) Charles 001 asal Indonesia yang ditahan hingga saat ini. (ase)
