Jokowi Minta Polri Intoleran pada Pelaku Pungli di Pelabuhan

Presiden Joko Widodo, meresmikan Terminal Petikemas Kalibaru Tanjung Priok
Sumber :
  • VIVA/Agus Rahmat

VIVA.co.id – Presiden Joko Widodo menyoroti waktu bongkar muat peti kemas, atau dwelling time di beberapa pelabuhan, yang dinilai masih lama. Terutama di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur, serta Pelabuhan Belawan, Medan, Sumatera Utara.

Istana: Isu Jokowi Masuk Bursa Calon Ketua Umum Partai Golkar itu Urusan Internal

Dari laporan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi, waktu dwelling time di Tanjung Perak rata-rata bisa lima sampai enam hari. Sementara di Belawan, masih di atas tujuh hari.

Perubahan paling menonjol terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Dari sebelumnya enam hari, kini rata-rata dwelling time menjadi 3,2 hari.

Marhan Harahap Dihadang Hingga Meninggal, Jokowi Minta Aparat Keamanan Bertindak Humanis

Menyikapi hal ini, Presiden menyebut ada banyak faktor yang membuat dwelling time tak menjadi lebih baik. Salah satu yang dijadikan perhatian adalah aksi pungutan liar atau pungli.

"Laporan yang saya terima, yang sudah cukup baik di Priok dan Makassar, yang lain masih belum. Seperti yang saya kemukakan tadi, di Belawan masih tujuh hari lebih, karena masih ada yang main-main," jelas Presiden usai meresmikan Pelabuhan Petikemas Kalibaru, Tanjung Priok, Jakarta Utara, Selasa, 13 September 2016.

Jokowi Prihatin Sekaligus Berduka atas Insiden yang Menimpa Marhan Harahap di Sumut

Dia menegaskan, ke depannya tak boleh lagi ada praktik pungli, agar pelabuhan bisa berubah. Jokowi pun menekankan sudah memerintahkan Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, untuk menangkap para pelaku yang melakukan pungli, agar semua pelabuhan bisa memberlakukan dwelling time maksimal dua hari.

"Tadi sudah saya perintahkan kepada Kapolri, pelaku-pelaku pungli tangkap, enggak ada toleransi lagi. Kalau tidak akan seperti ini terus. Kita tangkap saja kalau ada yang masih main-main seperti itu," tegas Jokowi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto (kiri) dan Presiden Jokowi (kanan).

Netralitas Jokowi saat Pemilu Disorot di Sidang PBB, Airlangga Bilang Begini

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto membela Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disorot dalam Sidang Komite Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait netra

img_title
VIVA.co.id
19 Maret 2024