Bupati Bantul: Hanya Segelintir yang Tolak Camat Non-Muslim

Bupati Bantul Suharsono.
Sumber :
  • VIVA.co.id

VIVA.co.id –  Bupati Bantul, Suharsono, melaksanakan janjinya untuk turun ke warga di Kecamatan Pajangan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang sebagian warganya menolak camat non-muslim.

Jovi Adhiguna Minta Maaf Usai Pamer Makan Bakso Campur Kerupuk Babi di Bakso Afung yang Halal

Suharsono mengaku sudah tiga hari ini turun ke masyarakat untuk memastikan sebagian warga yang menolak keberadaan Camat non-muslim, Julius Suharta, yang dilantik pada tanggal 30 Desember 2016 lalu.

"Saya sudah bertemu dengan warga, tokoh masyarakat, tokoh agama hingga kepada desa di Desa Sendangsari dan Guasari. Dua dari tiga desa di Kecamatan Pajangan," ujarnya kepada VIVA.co.id, Sabtu, 14 Januari 2017,

Viral Majalah Lawas Pemberitaan Al Zaytun, Rupanya Menerima Peserta Didik Nonmuslim

Pada Rabu 11 Januari 2017 malam, ia berkeliling di desa Sendangsari dan bertemu dengan warga. Mereka mengaku tak tahu jika ada penolakan warga terhadap Camat baru Pajangan.

"Saya memang sengaja menyamar tak gunakan atribut bupati dan tidak ada pengawalan. Saya tanya warga tak tahu adanya penolakan warga. Warga juga tak keberatan adanya camat non-muslim," katanya.

Ngaku Emosi Jadi Korban Tabrak Lari, 3 Tersangka Nekat Rusak Mercy

Pada Kamis, 12 Januari 2017, mantan perwira menengah Polda Banten ini mengaku bertemu dengan Kepala Desa Sendangsari dan tokoh masyarakat serta tokoh agama. Mereka juga tidak tahu ada penolakan dan mempertanyakan warga yang mengatasnamakan warga Pajangan menolak Camat Julius.

"Mereka sama sekali tidak tahu dan tidak pernah menolak camat non-muslim di Pajangan," katanya.

Pada Jumat, 13 Januari 2017, Suharsono yang juga Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bantul mengaku salat Jumat bersama dengan warga Desa Guasari di salah satu masjid. "Di sana saya tanya jemaah ternyata juga tidak tahu dan tidak menolak camat non-muslim," ujarnya.

Usai salat Jumat, Suharsono bertemu dengan tokoh agama setempat dan Kepala Desa Guasari yang juga menyatakan tidak menolak camat non-muslim bahkan tidak tahu kabar tersebut. Suharsono menjelaskan, justru Kepala desa dan tokoh masyarakat mendukungnya memutuskan camat non-muslim sebagai bagian dari keberagaman dan juga kebhinekaan.

Suharsono menyatakan dengan minus desa Triwidadi, sudah terbaca bahwa yang melakukan penolakan adalah segelintir orang yang mendapatkan dukungan politis dari politikus di DPRD Bantul. "Yang menolak itu hanya segelintir orang ternyata," ucapnya.

Meski hanya segelintir orang yang menolak, namun Suharsono tetap akan turun langsung ke masyarakat untuk memastikan hanya segelintir warga yang tolak camat non-muslim. "Nanti keputusan saya pada awal bulan Februari. Apakah merotasi atau tetap mempertahankan Julius," ujarnya.

Keputusan yang akan diambil tetap mengedepankan keberagaman, kebhinekaan, Pancasila dan UUD 1945. "Saya akan patuh dan menjalankan UU yang ada. Saya ingin wujudkan Jogja City Of Tolerance dan Jogja Istimewa. Itu saya pegang teguh," katanya.

Suharsono berharap Kabupaten Bantul akan menjadi contoh penyelesaian kasus yang terkait SARA bagi daerah lain tanpa ada ribut-ribut seperti yang terjadi di tempat lain.

"Saya ingin menjadi contoh bahwa Bantul bisa menyelesaikan tanpa ada kekerasan, namun dengan musyawarah, kekeluargaan dan mengedepankan keberagaman dan kebhinekaan. Pancasila dan UUD 1945 harga mati bagi saya dalam memimpin Bantul," tegasnya.

Enggar Surya Jatmiko, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Bantul, memberikan apresiasi kepada Bupati Bantul yang secara arif menanggapi penolakan camat non-muslim dengan turun langsung ke masyarakat untuk mengetahui keinginan masyarakat Pajangan yang sebenarnya.

"Apa yang dilakukan Bupati Bantul bisa menjadi contoh dalam menyelesaikan kasus terkait keberagaman dan kebhinekaan yang ada di Indonesia ini," ujarnya.

Sebagai partai pengusung bupati dan wakil bupati Bantul, Partai Gerindra siap memberikan dukungan terhadap keputusan Bupati Bantul yang menjunjung tinggi Pancasila dan UUD 1945. Ia percaya, apa yang diputuskan bupati mendatang berlandaskan kebaikan dalam keberagaman masyarakat di Kecamatan Pajangan. 

Enggar Surya Jatmiko yang juga Ketua Komisi D DPRD Bantul juga meluruskan pemberitaan yang menyatakan Fraksi Gerindra mengawal dan mendampingi warga menolak camat non-muslim di Kecamatan Pajangan.

"Memang saat itu kita mengawal warga bertemu dengan Bupati Bantul. Sebagai partai pengusung bupati dan wakil bupati Bantul, kita ingin tahu apa sebenarnya keinginan warga," katanya.

Ia mengaku, dalam pertemuan dengan Bupati Bantul itu ia dan warga sudah menyerahkan dan mendukung apa yang akan dilakukan Bupati Bantul. (ase)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya