- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id - Rapat Koordinasi Khusus, atau Rakorsus yang sedianya membahas kelanjutan pelaksanaan program Kartu Tanda Penduduk Elektronik di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan batal dilaksanakan. Penyebabnya, Menkopolhukam Wiranto tiba-tiba dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana.
Padahal sebelumnya, Wiranto juga baru tiba dari Istana, untuk menghadiri pengucapan sumpah hakim konstitusi dan pelantikan anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di sana.
Berdasarkan pantauan VIVA.co.id, Wiranto bergegas, setelah tiba pada sekitar pukul 11.00 WIB.
Di ruang rapat, pejabat-pejabat tinggi negara telah menunggu. Mereka antara lain, Kepala Lembaga Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo, Wakil Kepala Kepolisian Komisaris Jenderal Polisi Syafruddin, pejabat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), pejabat Ombudsman, Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Inspektur Jenderal Polisi Mochamad Iriawan, hingga Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal TNI Gatot Nurmantyo.
Bahkan, Gatot yang baru saja tiba pada pukul 11.16 WIB, terlihat turut bergegas meninggalkan Kemenkopolhukam, begitu Wiranto juga bergegas menuju Istana.
"Pak Menko-nya dipanggil Presiden. Dan, karena (rapat) mau ambil keputusan, ya kami tunda," ujar Kepala LKPP Agus Prabowo di Kemenkopolhukam, Jakarta, Selasa 11 April 2017.
Agus mengatakan, agenda rapat adalah menentukan kelanjutan proyek. Sebab, proyek yang dimulai pada 2011 itu, saat ini terbelit kasus korupsi dengan dugaan kerugian negara mencapai Rp2,3 triliun.
"Kalau terus bagaimana, kalau tidak bagaimana. Tetapi, saya belum tahu (keputusan yang akan diambil), masih blank. Jadi, belum bisa beropini, takut salah," ujar Agus.
Sementara itu, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, rapat sedianya dilakukan untuk membahas strategi yang akan diambil, supaya pengerjaan proyek tidak lagi tersangkut paut dengan proses hukum yang saat ini berjalan. Alasannya, KTP elektronik adalah hal vital yang merupakan identitas resmi setiap warga negara Indonesia.
"Program ini tak boleh berhenti ya. Kami belum bicarakan solusinya seperti apa. Nanti (rapat) akan dijadwalkan lagi," ujar Agus. (asp)
