- ANTARA/Wahyu Putro A
VIVA.co.id – Komisi Pemberantasan Korupsi menilai usulan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) tentang KPK merupakan upaya pelemahan. Juru Bicara KPK Febri Diansyah sudah mendeteksi isu ini kembali digulirkan, yang ujungnya akan mewacanakan revisi UU KPK.
"Kami sudah menduganya, isu revisi Undang-Undang KPK (melalui Perppu) akan muncul. Sebenarnya ini isu lama yang kembali digulirkan," kata Febri di kantornya, Jakarta Selatan, Rabu, 23 Agustus 2017.
Febri menyatakan upaya pelemahan lembaga antirasuah melalui perubahan UU KPK sudah terbaca saat draf revisi dari pihak DPR dibicarakan di sejumlah perguruan tinggi. Isi draf tersebut, menurut dia, akan banyak memangkas kewenangan KPK.
Dijelaskan dia, beberapa kewenangan KPK yang akan dihilangkan di antaranya soal penyadapan, penuntutan tersangka di persidangan hingga pembatasan waktu keberadaan KPK.
"Beberapa kali upaya untuk melemahkan KPK terbaca di draf revisi sebelumnya," lanjut Febri.
Meskipun begitu, Febri meyakini Presiden Jokowi tak akan lakukan revisi UU KPK melalui penerbitan Perppu tersebut. Apalagi, Jokowi sudah menegaskan akan memperkuat KPK dan upaya memberantas korupsi.
"Bagi KPK, sekarang kami bisa bekerja maksimal mungkin dengan UU yang ada saat ini," kata Febri.
Sebelumnya, Fahri Hamzah menilai, masalah pemberantasan korupsi oleh KPK ini sudah darurat. Karena itu, dia mengatakan, jika dirinya jadi Presiden Jokowi, maka ia akan membuat perppu terkait hal ini.
"Kalau saya sih memang sebaiknya Presiden menyiapkan perppu. Ini kejanggalan KPK dan permasalahannya sudah terlalu banyak. Presiden harus berani," ujar Fahri.
Bahkan, dia mengusulkan agar Presiden Jokowi juga dihadirkan dalam rapat Pansus KPK. Menurutnya, Presiden harus ditanyakan mengenai sikapnya terhadap kinerja-kinerja KPK selama ini.
