VIVA – Salah satu anggota Presidium Nasional Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam terpilih, Siti Zuhro, tidak membantah adanya isu politik uang di Musyawarah Nasional KAHMI yang baru saja selesai, Minggu, 19 November 2017. Namun untuk kebenarannya, Zuhro tidak dapat memastikan.
"Tidak ada bukti," kata Zuhro menjelaskan alasannya saat berbincang dengan VIVA, Senin, 20 November 2017.
Terlepas dari adanya isu tersebut, Zuhro menyampaikan bahwa pemilihan presidium organisasi tempat alumni HMI berhimpun itu sudah dilakukan secara ketat. Sebelum Munas digelar, terlebih dahulu dibentuk suatu panitia seleksi atau pansel.
"Terdiri atas ketua, sekretaris, dan 6 anggota. Mereka senior-senior, yang menyaksikan pendirian KAHMI, punya integritas," kata dia.
Peneliti senior Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ini menjelaskan, pansel memberikan sejumlah persyaratan kepada para kandidat. Misalnya semua calon benar-benar aktivis HMI saat mahasiswa, telah mengikuti Latihan Kader minimal sampai tingkat intermediate, tidak melanggar etika dan hukum, mengirimkan tulisan, melakukan wawancara, dan lain-lain.
"Dan semuanya sudah menandatangani persyaratan tersebut," kata Zuhro menambahkan.
Zuhro menceritakan awalnya ada 100-an calon, lalu mengerucut menjadi 35 orang. Jumlah tersebutlah yang lantas dibawa ke arena Munas. "Akhirnya terpilih 9 orang presidium," ujarnya.
Zuhro mengatakan, bahwa KAHMI adalah rumah besar alumni HMI. Tugas utama mereka adalah melanjutkan tujuan HMI yang juga dikenal dengan nama insan cita yaitu akademis, pencipta, pengabdi, bernafasakan Islam, dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT.
"KAHMI itu kerja ikhlas, tidak ada korelasi dengan uang dalam pemilihan di Munas. Mau dapat apa di KAHMI itu? Ini sifatnya paguyuban, kerja ikhlas kok," ujar Zuhro.
Oleh karena itu, Zuhro tidak sependapat bila Munas diwarnai politik uang. Meskipun hanya sebatas pemberian tiket pulang pergi. Dia pun menuturkan sebuah cerita mengenai itu.
"Ada yang nawari, adik-adik di daerah sudah dapat tiket belum? Sudah ada kode booking, langsung saya blok nomernya. Tidak ada dialog. Kita mau betul-betul kembali ke jatidiri insan cita atau tidak? Mau tidak mau tidak ada kompromi," kata dia.
Agar ke depan lebih baik, dalam arti tidak ada praktik politik uang, dia pun mengusulkan pansel membuat aturan main yang eksplisit, jelas dan tegas. Siapapun calon yang ingin mencalonkan diri menjadi presidium tidak dibenarkan menggunakan cara-cara transaksional, menggerakkan massa dengan membeli.
"Kalau ada batal demi hukum, kalau ada bukti konkrit tidak bisa ditolerir," demikian Siti Zuhro.
Seperti diketahui, Munas KAHMI di Medan, Sumatera Utara, menghasilkan sembilan presidium nasional untuk periode 2017-2023. Merek adalah Kamrussamad (Ketua Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha KAHMI), Ade Komaruddin, Ahmad Riza Patria, Ahmad Dolly Kurnia, Viva Yoga Mauladi, Harry Azhar Azis, Siti Zuhro, Herman Khaeron, dan Sigit Pamungkas.
