- okezone.com
VIVAnews - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Gayus Lumbuun menilai, Undang-Undang Kepolisian jelas telah mengamanatkan bahwa pemilihan Kapolri adalah berdasarkan pertimbangan perwira tinggi aktif dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan juga kariernya.
Dia menekankan, kedua hal itu (jenjang karir dan kepangkatan) yang semestinya menjadi ukuran untuk dapat memilih Kapolri yang tepat."Kalau cuma satu yang memenuhi unsur itu tadi, yaitu jenjang kepangkatan dan karir, ya bisa ditolak," kata Gayus di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin 27 September 2010.
Jenjang kepangkatan juga, lanjut Gayus, harus dilihat sebagai suatu kewajaran dan bukan rekayasa. "Tentunya kepangkatan yang wajar. Jangan ada seperti masa lalu. Yang masa lalu itu ada rekayasa pangkat, dua bintang diubah menjadi lebih, satu bintang bisa menjadi lebih. Ini bagi saya adalah perekayasaan jenjang kepangkatan yang bertentangan dengan pasal 11 ayat 6 (UU Kepolisian)," kata dia.
Mengenai jenjang karier, Gayus menekankan pula bahwa apa saja yang pernah dilalui sebagai bentuk karier calon Kapolri harus dilihat secara cermat. "Pandangan saya ada dua, kalau yang satu berpengalaman di bidang reserse dan yang satu di bidang Brimob, pilih saja mana yang terbaik untuk mengisi jabatan Kapolri," ujarnya.
Gayus mengimbau kepada DPR, khususnya Komisi III yang akan diberi kewenangan melakukan fit and proper test terhadap calon Kapolri agar mempertimbangkan kedua hal tersebut, yaitu jenjang kepangkatan dan karier.
"Dua hal itu tadi harusnya menjadi acuan bagi dewan untuk memilih yang terbaik, di mana publik sekarang mengharapkan lembaga (Kepolisian) ini bisa mengayomi seluruh masyarakat dengan ideal dan objektif dipimpin seorang Kapolri," kata dia.(ywn)
Wali Murid Ungkap Perpisahan SMK Lingga Kencana Biasanya Digelar Dekat Sekolah
Wali murid mengungkapkan kalau acara perpisahan sekolah di SMK Lingga Kencana baru tahun ini digelar di luar kota. Tahun-tahun sebelumnya, acara hanya digelar di dekat se
