PDIP Sikapi GKI Yasmin dan Kekerasan Papua

Beras PDIP
Sumber :
  • VIVAnews/Adri Irianto

VIVAnews - Ketua Tim Pelaksana Rakernas I PDI Perjuangan, Puan Maharani menyatakan partainya serius dalam menyikapi perlindungan hak-hak minoritas. Dua kasus yang mendapat sorotan adalah kekerasan di Papua dan kebebasan menjalankan ibadah di Gereja Kristen Indonesia (GKI) Taman Yasmin, Bogor.

Terkait dengan kasus GKI Yasmin, lanjut Puan, Rakernas PDI P mendesak pemerintah segera mengambil langkah tegas dalam melindungi hak beribadah warga negara.

Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi

"Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bogor harus segera melaksanakan keputusan Mahkamah Agung dan Komisi Ombudsman guna menjamin adanya kepastian hukum sesuai dengan prinsip negara yang berdasarkan hukum," kata Puan saat sambutan acara penutupan Rakernas I PDI Perjuangan, Hotel Harris, Bandung, Rabu 14 Desember 2011.

Sementara itu, untuk masalah Papua, Rakernas PDI Perjuangan mengusulkan kepada pengurus DPP mengagendakan pertemuan dengan warga Papua dan Papua Barat di Tanah Papua sebagai langkah strategis untuk ikut mengatasi masalah kekerasan di sana.

"Rakernas I PDI Perjuangan mendesak pemerintah untuk mengedepankan pendekatan kultural melalui dialog yang terbuka, saling percaya dan saling menghormati untuk menegaskan keberadaan masyarakat Papua dengan segala kearifan dan identitas budayanya," kata Puan.

Puan menambahkan, otonomi khusus merupakan solusi atas permasalahan yang terjadi di Papua. Oleh karena itu semua pihak diharapkan bersedia membantu mencegah intervensi asing dalam penyelesaian masalah Papua. Pemberantasan korupsi juga harus digalakkan di Papua, mengingat korupsi juga merupakan salah satu akar masalah Papua.

Bersamaan dengan itu, pemerintah diimbau tidak menggunakan pendekatan kekerasan untuk penyelesaian masalah Papua demi tercipta suasana yang kondusif untuk berdialog dengan masyarakat Papua. "Pendekatan keamanan harus segera ditinggalkan karena masyarakat Papua bukan musuh republik yang harus dihadapi dengan kekerasan."

Oleh karena itu Rakernas memerintahkan seluruh kader partai gencar membela warga negara yang dirugikan hak-haknya. (eh)

Mahfud MD

Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024

Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik

img_title
VIVA.co.id
27 April 2024