- Antara/ Rosa Panggabean
VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Priyo Budi Santoso membeberkan berbagai kemungkinan masalah alot yang akan dibahas di sidang paripurna besok. Priyo mengatakan kemarin, pimpinan DPR mendapat keberatan dari komisi II DPR, hal ini karena anggaran untuk Badan Pengawas Pemilu akan dipotong.
Selain itu, ada beberapa anggaran di komisi III yang juga akan dipangkas, misalnya, keinginan menaikkan tunjangan hakim. Priyo mengatakan ada Rp400 miliar lebih tunjangan hakim yang akan dipotong dan saat ini masih dibahas di Badan Anggaran.
"Subsidi ini yang berujung memberikan kewenangan menaikkan atau tidak menaikkan, dan kelihatan Banggar akan ada opsi melaporkan di rapat paripurna," kata Priyo di Gedung DPR, Kamis 29 Maret 2012.
Priyo mengatakan, ada dua opsi besaran subsidi yang akan dibahas dalam rapat paripurna besok. Pertama subsidi sebesar Rp225 triliun dan kedua sebesar Rp266 triliun dan pasal 7 ayat 6 Undang-Undang APBNP Tahun 2011 yang rencananya akan diubah.
"Ini yang dimungkinkan besok agak sedikit alot, keputusan subsidi bukan di DPR. Kami hanya memberikan plafon dan itu merupakan keputusan pemerintah. Salah satu opsi itu betul membuat pemerintah menaikkan atau tidak tapi biarlah pemerintah yang mengambil kewenangan itu," kata Ketua Golkar itu.
"Kewenangan DPR menggariskan subsidi dan biarkan pemerintah menggunakan kearifannya apakah memutuskan BBM naik tidaknya BBM tak harus seizin DPR tapi yang harus mendapatkan persetujuan dari DPR itu plafonnya. Dengan patok subsidi sudah dipatok tiga persen jika defisit lebih maka biarkan pemerintah," katanya. (umi)
Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024
Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik
