Sumber :
- Antara/ Jafkhairi
VIVAnews
– Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, mengatakan dirinya seorang kapitalis. Prabowo mengucapkan itu ketika berbicara di hadapan ratusan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Selasa 5 Februari 2013.
“Aku kapitalis, karena sistemnya memang kapitalis. Tapi hatiku Pancasila,” tutur mantan Danjen Kopassus itu dalam forum seminar internasional yang diikuti perwakilan buruh se-Indonesia dan mancanegara itu.
![Halaman Selanjutnya]( "Halaman Selanjutnya")
“Aku kapitalis, karena sistemnya memang kapitalis. Tapi hatiku Pancasila,” tutur mantan Danjen Kopassus itu dalam forum seminar internasional yang diikuti perwakilan buruh se-Indonesia dan mancanegara itu.
Prabowo mengatakan, setelah pensiun dari militer, ia beralih profesi sebagai pengusaha. Namun dalam berbisnis, ujarnya, ia memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Prabowo lantas menceritakan ketika di satu saat bisnisnya yang menaungi lebih dari 2.000 karyawan bangkrut.
Ketika itu tak ada lembaga perbankan yang bersedia memberikan kredit demi memulihkan bisnis Prabowo. Pilihannya hanya melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 2.000 karyawannya, atau tetap bangkit dengan segala risikonya.
Prabowo memilih pilihan kedua dengan catatan seluruh unsur perusahaan bekerja bersama-sama untuk memulihkan keadaan. “Tidak ada PHK. Prinsip saya, kalau untung kita nikmati bersama, kalau buntung juga berjuang bersama. Kita bertahan selama dua tahun dalam keadaan sulit dengan cara gali lubang tutup lubang. Maka kami bekerja bersama mengembalikan keadaan dengan semangat kekeluargaan,” kata Prabowo.
Menurutnya, konsep ekonomi yang menyejahterakan sekaligus berpihak pada buruh atau pekerja, petani, dan nelayan, adalah konsep berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai Pasal 33 yang berbunyi ‘Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.’
Prabowo mengatakan, dalam hubungan industrial pada sistem ekonomi seperti yang diamanatkan UUD, buruh dan pengusaha bukanlah pihak yang harus berhadapan atau saling bermusuhan. Mereka harus bekerja sama dengan prinsip kekeluargaan. Apabila ada masalah dalam hubungan industrial, harus dimusyawarahkan dengan semangat kekeluargaan.
Pemerintah, lanjut Prabowo, tidak boleh hanya bertindak seperti wasit atau regulator dalam sistem perekonomian Indonesia. Menurutnya, pemerintah harus berani melakukan intervensi apabila diperlukan, karena perekonomian yang berpihak kepada rakyat tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar.
Apabila ada perselisihan antara buruh dengan pengusaha, Prabowo berpendapat pemerintah harus aktif mengintervensi dan mendamaikan dua pihak itu secara kekeluargaan. Kalangan buruh tidak boleh memaksakan kehendaknya dengan melakukan tekanan-tekanan yang memberatkan pengusaha, sedangkan pengusaha harus memenuhi hak-hak dasar buruh.
“Bagi buruh, yang mereka butuhkan adalah keamanan sosial. Dia butuh rumah sakit kalau dia sakit. Dia butuh sekolah untuk anaknya. Dia butuh angkutan untuk ke tempat kerjanya. Masalah
outsourcing
(alih daya) tidak terlalu krusial,” kata Prabowo. Secara prinsip, ia mengatakan tidak setuju dengan
outsourcing
karena menurutnya kurang Pancasilais. (eh)
Halaman Selanjutnya
Prabowo mengatakan, setelah pensiun dari militer, ia beralih profesi sebagai pengusaha. Namun dalam berbisnis, ujarnya, ia memegang teguh nilai-nilai Pancasila dan amanat UUD 1945. Prabowo lantas menceritakan ketika di satu saat bisnisnya yang menaungi lebih dari 2.000 karyawan bangkrut.
