- ANTARA/Andika Wahyu
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Boediono dan jajaran Kabinet Indonesia Bersatu II kembali menggelar sidang kabinet terkait kebijakan rencana menaikkan harga bahan bakar minyak bersubsidi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu 12 Juni 2013. Dalam kesempatan itu, SBY mengajak seluruh elite politik untuk mendukung kebijakan yang disebutkan SBY "dalam rangka penyelamatan ekonomi negara".
Selain itu, SBY juga meminta para pemimpin politik membantu kelancaran pelaksanaan pemberian dana kompensasi bagi warga miskin. "Dengan kerendahan hati saya mengajak sahabat-sahabat saya, para elite politik untuk menomorduakan kepentingan politik praktis atau kepentingan politik menjelang Pemilu 2014," kata SBY dalam jumpa pers yang digelar usai rapat kabinet.
SBY menilai kebijakan ini harus dilakukan bersama. Apalagi, pemberian dana Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada warga miskin sebelumnya sudah pernah dilakukan pada tahun 2005 dan 2008. Cara ini, Presiden menekankan, bukan hanya dilakukan di Indonesia, tapi juga di banyak negara lain.
Presiden menyatakan kebijakan ini dirancang bukan untuk pencitraan politik. "Sebenarnya kalau saya kedepankan kepentingan politik saya sendiri di kala kita sudah memasuki proses pemilu, tentu akal sehat mengatakan tidak mungkin presiden, saya, harus mengambil kebijakan menaikkan harga BBM," katanya.
Namun, SBY melanjutkan, kebijakan yang amat berisiko secara politik ini ia tempuh juga. "Saya ambil dengan penuh tanggung jawab. Karena saya tak ingin kalau dibiarkan saja keadaan ini, ekonomi kita akan memburuk. Mudah-mudahan tidak ada di negeri ini yang berharap ekonomi kita memburuk," Presiden menegaskan.
Kemudian, menurut SBY, alasan kedua pemerintah mengambil keputusan ini adalah karena tidak ingin membebani presiden dan pemerintahan yang akan datang. (kd)
Risma Populer di Jatim tetapi Elektabilitas Khofifah Tinggi, Menurut Pakar Komunikasi Politik
Pakar komunikasi politik mengatakan sosok Menteri Sosial Tri Rismaharini cukup populer di Jawa Timur tetapi elektabilitasnya tidak setinggi Khofifah Indar Parawansa.
