- ANTARA FOTO/Widodo S. Jusuf
VIVA.co.id - Salah satu yang tengah dibahas di Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan di Kemayoran, Jakarta Pusat, adalah bagaimana menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Sekretaris Steering Committee Rakernas, Ahmad Basarah mengatakan, posisi politik Rakernas nanti adalah memutuskan perlu tidaknya merekomendasikan agar MPR diberi kewenangan untuk menyusun GBHN. Jika pada akhirnya PDIP merekomendasikan, maka akan segera dikomunikasikan dengan partai lain.
"Maka kita harapkan Fraksi lain menyetujui perubahan UUD terbatas. Selanjutnya kami juga akan koordinasi, sosialisasi dengan kelompok masyarakat terbatas," kata Basarah di lokasi Rakernas.
Basarah menerangkan, GBHN berbeda dengan Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PNSB) yang juga dibahas di Rakernas. "PNSB adalah penjabaran lanjut GBHN," ujar Basarah.
Menurut Basarah, pembahasan mengenai GBHN dimulai dari keprihatinan karena lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif terkesan seperti berjalan sendiri-sendiri. Padahal, katanya, dahulu Presiden Soekarno ingin ketiga lembaga itu tergabung dalam over all planning.
Mengenai kekhawatiran jika Presiden nanti di bawah MPR, Basarah menjamin, GBHN nanti tidak akan memposisikan Presiden sebagai mandataris MPR.
"Karena Presiden harus tetap dipilih secara langsung oleh rakyat, karena itu asas kedaulatan rakyat. Upaya memberikan kwenangan nggak berarti membuat Presiden sebagai mandataris," katanya.
PDIP Bahas Nama Budi Waseso untuk Pilkada Jakarta
Sekretaris Jenderal mengelak menjawab soal nama Risma.
