- VIVA.co.id/Anhar Rizki Affandi
VIVA.co.id - Rapat Kerja Nasional Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyampaikan sejumlah sikap terkait kebijakan negara.
Salah satunya adalah dukungan PDIP agar ada sikap tegas terkait pengelolaan sumber daya alam yang dikelola salah satunya oleh PT Freeport Indonesia. "Seluruh pembahasan terhadap kontrak Freeport apakah perlu diperpanjang atau diakhiri, harus dijalankan dengan pertimbangan kepentingan nasional," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Selasa, 12 Januari 2016.
PDIP juga menekankan adanya kewajiban konstitusional dari pemerintah, untuk menyelamatkan dan juga mengembalikan aset-aset negara. "Salah satunya dengan meninjau kembali kontrak-konrak karya yang ada," kata Hasto menambahkan.
Kemudian dalam konteks Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), PDIP meminta pemerintah untuk meyiapkan berbagai kebijakan yang bisa meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional bagi petani, buruh dan nelayan.
"Khususnya yang berkaitan terciptanya lapangan kerja dalam kerangka Trilayak Rakyat Pekerja: kerja layak, upah layak dan hidup layak."
(mus)
PDIP Bahas Nama Budi Waseso untuk Pilkada Jakarta
Sekretaris Jenderal mengelak menjawab soal nama Risma.
