VIVA.co.id – Wakil Ketua Komisi X DPR Utut Adianto mendesak pemerintah agar kebutuhan mendasar destinasi wisata dipenuhi lebih dulu sebelum dipasarkan. Khusus di Karimunjawa, kebutuhan mendasar itu adalah listrik, air dan BBM serta dermaga maupun bandar udara.
Hal itu diutarakannya di sela-sela memimpin kunjungan kerja spesifik Komisi X ke Karimunjawa Jumat 22 April 2016. Di kepulauan yang masuk wilayah Kabupaten Jepara ini, listrik baru 16 jam, air bersih sulit, pompa bensin belum ada serta dermaganya sangat kecil.
“Kita mengalami dengan kapal besar, mau sandar saja susah. Air port run waynya pendek. Kalau Karimunjawa mau dijadikan salah satu centrum destinasi, maka kebutuhan dasarnya harus dipenuhi, “ ujarnya.
Setelah mendengar paparan dari Dinas Pariwisata Jareng dan petugas Badan Pengelola Taman Wisata Karimunjawa, apa yang dipasarkan belum jalan. Meski ada snorkeling, diving tetapi tidak cukup, harus ada penunjang kehidupan lain. Orang pergi wisata menginginkan dengan uang yang dikeluarkan benar-benar bisa rileks.
Apalagi lanjutnya, program Presiden Jokowi pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar kedua bahkan setelah 2020 nanti sektor pariwisata bisa menjadi penyumbang devisa terbesar. Karena itu sejak APBN-P 2015 dan 2016 DPR telah menyetujui peningkatan anggaran yang cukup besar baik di Kemenpar dan Badan Ekonomi Kreatif.
Politisi PDI Perjuangan ini juga menekankan, perlunya kapal cepat untuk mengangkut wisatawan ke Karimunjawa. “Kita sendiri mengalami, hampir 10 orang muntah-muntah Kita butuh kapal cepat, tranpostasi juga harus siap. Ini kendala-kendala yang tidak bisa diselesaikan oleh kementerian pariwisata saja,” katanya.
Khusus Karimunjawa, Utut Adianto berharap perlunya masalah koodinasi. “Menteri pernah ngomong belum dengan Gubernur Jateng dan Bupati Jepara, mau dikemanakan Karimunjawa. Kalau menteri mau bikin iklan tapi di Karimunjawa tetap begini, ya nggak jalan,” kata Utut menambahkan.
Tim Kunspek Komisi X selengkapnya Ketua Utut Adianto didampingi Wakil Ketua Komisi Abdul Kharis Almasyhari (FPKS) dengan anggota Popong Otje Djundjunan dan Mujib Rohmat (FPG), Moreno Soeprapto dan Nuroji (F Gerindra), Jefirtson R.Riwu Kore (FPD), Laila Istiana (FPAN), Elviana (FPP) dan Ferry Kase (F Hanura). (www.dpr.go.id)
