- Eko Priliawito| VIVAnews
VIVA.co.id - Anggota Komisi III Sarifuddin Sudding menilai, ada beberapa poin dalam Revisi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang perlu dikaji. Salah satunya adalah soal penghinaan terhadap pejabat pemerintah atau presiden.
"Apakah pasal ini masih relevan saat ini, di mana kebebasan ekspresi berpendapat adalah suatu keniscayaan dalam era demokrasi seperti ini," kata Sudding di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 21 November 2016.
Menurut Sudding, pernyataan dalam menyangkut masalah penghinaaan itu berbeda tipis dengan kritikan. Padahal, kritikan itu bisa bersifat konstruktif.
"Saya kira itu disalahartikan dan seseorang mengkualifikasikan itu adalah penghinaan," ujar Sudding.
Sudding mengatakan, usulan pemidanaan penghinaan itu datang dari pemerintah. Namun, fraksi-fraksi di DPR belum menyatakan persetujuannya atas hal ini.
"Ya memang usulan dari pihak pemerintah, mendapatkan tanggapan dari anggota Panja supaya ini dapat dipertimbangkan kembali karena dalam putusan MK, jelas dibatalkan," kata Sudding.
Proses pembahasan revisi UU KUHP hingga kini terus berjalan. Saat ini, Panitia Kerja (Panja) yang ada di Komisi III DPR masih melakukan pengkajian.
(mus)
