- ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari
VIVA.co.id – Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Popong Otje Djundjunan alias Ceu Popong, ikut mengomentari keributan yang berlangsung di Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Senin kemarin. Dia menegaskan keributan itu adalah contoh yang kurang baik, karena anggota DPD seharusnya bukan orang yang sembarangan.
"Orang-orang yang ada di lembaga tinggi negara itu pasti bukan orang sembarangan. Pasti somebody. Pasti punya latar belakang yang baik, karena kalau tidak kan tidak akan dipilih oleh rakyat," kata Ceu Popong di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa 4 April 2017.
Ceu Popong mengaku tidak ingin mengeneralisir. Namun, politikus yang sudah menjadi anggota DPR sejak 1987 ini menilai orang-orang yang ribut di Parlemen kebanyakan hanya karena tidak bisa mengontrol emosi.
"Pada umumnya sekarang itu kurang bisa mengendalikan emosi. Itu aja. Padahal seseorang bisa disebut dewasa, bisa disebut intelek, terpelajar, kalau mampu mengendalikan emosi," ujar Ceu Popong.
Menurut Ceu Popong, yang salah dalam keributan itu adalah mereka yang terlibat ribut-ribut. Walaupun Ceu Popong mengakui tidak semua yang terlibat keributan itu adalah orang bodoh.
"Pinter mah pasti. Tidak mungkin bodoh, pasti pinter. Tapi kekurangan sekarang adalah kurang bisa mengendalikan emosi," kata Ceu Popong.
Sementara itu, Ketua Dewan Pertimbangan Partai Hanura Wiranto, memilih menghindar saat diminta tanggapannya soal terpilihnya Oesman Sapta Odang yang merupakan Ketua Umum Partai Hanura sebagai Ketua DPD. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan itu, beralasan sedang sibuk sehingga enggan menjawab soal jabatan baru Oso.
"Ditunggu ini, saya ditunggu," kata Wiranto bergegas naik mobil RI-16 yang membawanya, di Istana Negara, Jakarta, Selasa 4 April 2017.
Tanggapan Mendagri
Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo ikut mengomentari terpilihnya Oesman Sapta. Terutama karena Oesman adalah ketua umum partai politik.
Tjahjo, yang pernah menjadi Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, menilai, tidak ada yang salah walau DPD diketuai orang partai.
"Kalau dikatakan apakah DPD itu steril dari parpol, enggak juga. Banyak yang eks partai politik," kata Tjahjo.
Karena antara DPD, DPR maupun pemerintah adalah posisinya setara sebagai lembaga tinggi negara, Tjahjo mengatakan persoalan di DPD sudah menjadi ranah lembaga tinggi tersebut.
"Saya kira kalau itu merupakan kesepakatan dari mayoritas anggota DPD, diputuskan di setiap paripurna itu ya haknya DPD," lanjut Tjahjo. (ren)
