Jumpa Jokowi-GNPF Diharapkan Akomodir Keadilan bagi Ulama

Tim 7 GNPF saat bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara 25 Juni 2017.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari

VIVA.co.id – Sikap Presiden Joko Widodo yang bersedia menemui Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia, atau GNPF-MUI pada momen Idul Fitri, menuai apresiasi. Diharapkan, pertemuan ini memunculkan kebijakan pemerintah, serta aparat yang bisa adil terhadap ulama, sehingga mewujudkan suasana kondusif.

Ijtima Ulama untuk Tentukan Dukungan Pilpres 2024 Akan Digelar 18 November 2023

Bagi Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Jazuli Juwaini, ulama punya peranan besar dalam mengisi pembangunan negara yang beradab dan bermartabat.

“Pesan penting dari silaturahim tersebut, agar kebijakan pemerintah dan aparat semakin berkeadilan terhadap ulama dan umat Islam. Sehingga, bukan saja suasana kondusif yang terwujud, tetapi juga optimalisasi peran ulama dan umat ini dalam mengisi pembangunan Indonesia yang beradab dan bermartabat," kata Jazuli dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat 30 Juni 2017.

Kedubes AS Siang Ini Digeruduk Ribuan Massa FPI hingga PA 212, Demo Bela Palestina

Jazuli juga berharap, dengan pertemuan ini bisa menekan kesalahpahaman, karena ada rasa saling memahami. Menurut dia, beberapa waktu lalu harus diakui terjadi disharmoni sosial. Bahkan, hal ini terjadi hingga sekarang.

Ia mencontohkan, disharmoni sosial terjadi sejak ada aksi Bela Islam. Ada upaya stigmatisasi bila aksi tersebut sebagai gerakan anti kebhinekaan.

PA 212, GNPF Ulama, hingga FPI Tak Dukung Prabowo di Pilpres 2024, Ini Alasannya

"Bahkan, ada upaya menstigmatisasi aksi-aksi tersebut sebagai anti-kebhinnekaan, anti-Pancasila, anti-NKRI. Ada pula persepsi kriminalisasi terhadap ulama sejak aksi-aksi tersebut, sehingga menimbulkan perasaan kolektif terjadinya ketidakadilan di kalangan umat,” tutur Anggota Komisi I DPR itu.

Kemudian, pertemuan GNPF-MUI dengan Jokowi dinilai bisa mengakomodir untuk menjaga persatuan dan kesatuan nasional. Ia mengingatkan, tak boleh ada pihak yang menghina dan menistakan agama apapun yang diakui di Indonesia.

"Tidak boleh ada yang menghina dan menistakan agama apapun yang diakui di Indonesia ini. Para ulama harus di hormati, termasuk MUI yang merupakan lembaga resmi yang memiliki otoritas persoalan keagamaan bagi umat Islam,” lanjut politisi asal Banten tersebut.

Selain itu, pesan lain dalam pertemuan ini yaitu bisa membawa berkah bagi bangsa karena menjaga suasana kebangsaan makin kondusif. Jazuli berpendapat bahwa silaturahim ini adalah ajaran agama yang sudah menjadi tradisi di Indonesia yang bagus saat momentum lebaran.
 
“Inilah berkah hari raya Idul Fitri, sesama warga bangsa saling memaafkan, saling silaturahim, apalagi inisiatif itu datang dari pemimpin republik. Saya yakin, silaturahim membawa berkah bagi bangsa ini,” tutur Jazuli. (asp)

Halaman Selanjutnya
Halaman Selanjutnya