- Edwin Firdaus
VIVA - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly meminta dua belah pihak terkait dualisme kepengurusan Partai Hanura untuk duduk bersama. Jika terus bertikai, menurut Yasonna, hal itu hanya akan merugikan Hanura sendiri.
"Ini sekarang tahap verifikasi partai politik. Saya minta dalam hal ini Dewan Pembina Pak Wiranto berkomunikasi. Saya juga berkomunikasi dengan Pak Oesman Sapta Odang, berkomunikasi dengan Pak Gede Pasek, cobalah duduk bersama kita cari penyelesaian karena pertikaian ini akan merugikan Hanura sebagai partai politik," kata Yasonna di Monas, Jakarta, Minggu, 21 Januari 2018.
Untuk SK yang telah dikeluarkan kepada kepengurusan OSO, Yasonna mengatakan hal itu untuk memberikan kepastian, karena akan ada verifikasi partai politik.
"SK yang lalu dalam rangka kepastian, supaya ikut verifikasi partai politik karena Pak Oso tidak bisa tandatangani surat tanpa sekjen, sekjen tidak bisa tanda tangani surat tanpa ketua umum, maka untuk kepastian kita kasih. Hanya ada yang mengatakan Munaslub. Maka saya meminta dua-duanya untuk duduk kembali bersama," ujarnya.
Partai Hanura, kini dirundung dualisme kepengurusan di tingkat pusat. Setelah kubu Ambhara resmi memecat Oesman Sapta Odang atau Oso selaku ketua umum digantikan oleh Daryatmo, saat munaslub beberapa hari lalu.
Kubu Oso, tentu tidak ingin menyerah. Sehingga, kini partai itu dipimpin oleh dua kubu yang berbeda. Dengan peristiwa ini, Hanura dianggap tidak memiliki managemen konflik yang baik.
DJKI Beri 8 Surat Pencatatan Kekayaan Intelektual Komunal Asal Jogja
Menkumham Yasonna H. Laoly sangat konsen memperjuangkan kepentingan Indonesia untuk memelihara, melindungi, dan mengembangkan kekayaan intelektual komunal (KIK).
