- VIVAnews/Anhar Rizki Affandi
VIVAnews - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berencana mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) dan Peraturan Presiden (Perpres) penelitian situs Gunung Padang. Langkah ini dilakukan pemerintah guna memperjelas organisasi pemugaran situs megalitik tersebut.
"Ini harus kita tuangkan dalam Keputusan dan Peraturan Presiden yang tentu juga memberikan peran, wewenang, dan tanggung jawab kepada Pemda Jabar untuk juga berkontribusi sehingga penelitian akan dilaksanakan secara paripurna," ujar SBY saat mengunjungi situs Gunung Padang di Desa Karyamukti, Kecamatan Cempaka, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa, 25 Februari 2014, seperti dilansir laman Presidenri.go.id.
Keppres dan Perpres tersebut nantinya mengatur penetapan area penelitian, pembagian tugas dan tanggung jawab anggaran, serta logistik yang diperlukan. Presiden berharap penelitian ini bisa memugar kembali menjadi situs asli dan temuan-temuan yang mungkin bisa lebih melengkapi lagi, seperti kisah pemugaran Candi Borobudur.
Terkait hal ini, SBY meminta menteri terkait, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan, Bupati Cianjur, jajaran kepolisian dan TNI, serta tim peneliti untuk duduk bersama menetapkan rencana aksi yang definitif dan dituangkan dalam satu kebijakan nasional yang dijalani bersama.
Dari hasil penelitian Tim Terpadu Riset Mandiri (TPRM), situs Gunung Padang berusia lebih dari 10.000 tahun sebelum masehi. Luas kompleks bangunan kurang lebih 900 meter persegi dan berada di areal seluas 3 hektar. Hal ini menjadikan situs Gunung Padang merupakan situs pundek berundak terbesar di Asia Tenggara.
Perlu cetak biru
Menilik usia situs Gunung Padang, akan banyak peneliti asing tertarik. Terlebih situs ini dikaitkan dengan situs serupa di banyak negara di Amerika Latin, Timur Tengah, Eropa, Tiongkok, dan lain-lain.
"Ini tentu suatu yang luar biasa di mata mereka. Saya berprinsip dan berpendapat kita buat dulu cetak biru. Kemudian, kalau mereka ingin datang, menyaksikan atau apapun, semua itu setelah kita punya blue print dan rencana aksi," kata SBY.
Presiden menuturkan, keterlibatan pihak asing dalam penelitian sejauh membawa manfaat sah-sah saja. Namun, ia mengingatkan, hendaknya prioritas untuk putra-putri bangsa. Karena situs ini sudah lama diketahui publik, menjadi tanggung jawab peneiliti untuk melakukan pemugaran sampai tuntas.
“Jangan hanya business as usual, melainkan harus ada percepatan-percepatan, dan tentunya dengan tidak menghilangkan kehati-hatian,” ujar Presiden.
Usulan Kejaksaan Izinkan Lima Smelter Perusahaan Timah Tetap Beroperasi Disorot
Koordinator TPDI (Tim Pembela Demokrasi Indonesia), Petrus Salestinus mengingatkan kepada Kejaksaan Agung agar tidak itu tidak menjadi bahan santapan para pejabat. Sebab,
