- Pixabay
VIVA.co.id – Kisruh Indosat mendapatkan perlakuan tidak adil dari Telkom Group dan Telkomsel, dianggap sebagai hal yang tidak pantas. Menurut pengamat, ada banyak hal yang bisa dilakukan operator telekomunikasi untuk bisa memenangkan persaingan di industri.
Dikatakan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Nasional Telekomunikasi (Apnatel) Triana Mulyatsa, konsistensi yang dilakukan pesaing Indonesia merupakan alasan yang cukup masuk akal untuk bisa menguasai pasar. Yang dibutuhan pertama untuk bisa memenangkan persaingan adalah cakupan layanan (coverage), kapasitas (capacity) dan kualitas layanan (QoS).
"Coverage merupakan hal penting pertama karena ini merupakan pintu untuk bisa masuk ke pasar. Untuk coverage harusnya dibangun backbone, backhaul dan akses. Masa mau bangun akses doang, terus maksa-maksa dikasih sewa dari pesaing. Aneh sekali," ujar Triana di Jakarta, Kamis, 23 Juni 2016.
Triana pun bercerita bahwa ada operator dan beberapa instansi yang bergabung dalam konsorsium Palapa Ring untuk menggarap kawasan Timur Indonesia beberapa tahun lalu. Mereka berkesempatan untuk membangun backbone. Sayangnya, konsorsium tersebut bubar karena menurut mereka investasi di wilayah Timur Indonesia dianggap tidak layak secara ekonomi.
"Selain Telkom ada Indosat, XL dan beberapa lainnya. Mereka mundur dan Telkom sendirian membangun, sampai menargetkan akan menjadikan backbone itu sebagai global hub Indonesia. Masa sekarang teriak bilang tidak adil. Ini namanya melupakan sejarah," ujar Triana.
Sebelumnya Indosat menuding bahwa perusahaannya mendapat diskriminasi bisnis. Yang terbaru adalah kegagalan dalam negosiasi sewa backbone di Maluku. Telkom beralasan kapasitas terbatas dan mengutamakan jaringan digunakan oleh Telkomsel.
Ketua Umum Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) Kristiono menganggap hal itu sebagai kewajaran. Pasalnya, Telkom dan Telkomsel masih berada dalam satu grup.
Ekonomi Global Semakin Seram, Erick Thohir Ungkap Sudah Mulai Terjadi Perang Tarif
Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir minta introspeksi dari BUMN dan pelaku ekonomi di dunia harus kembali dilakukan.
