Golkar Usul Pembangunan Jalur Pantura Pakai Beton

Perbaikan jalur pantura di Tegal, Jawa Tengah.
Sumber :
  • ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah

VIVAnews - Wakil Ketua Komisi V Partai Golkar Muhidin M. Said, Kamis 1 Agustus 2013, menghimbau agar pemerintah tetap memperbaiki jalur Pantai Utara Jawa (Pantura). Sebab, jalur pantura, merupakan jalur penggerak roda perekonomian nasional, karena fungsinya sebagai sarana distribusi berbagai produk ke berbagai wilayah. Terutama, jalur ini satu-satunya jalan untuk mudik lebaran.

Ekonomi Global Diguncang Konflik Geopolitik, RI Resesi Ditegaskan Jauh dari Resesi

"Jangan lagi terdengar keluhan dari masyarakat tentang perbaikan jalur ini setiap menjelang Lebaran atau Natal. Kesannya jalur ini dijadikan untuk ‘proyek’ menambah income bagi institusi atau oknum tertentu," kata Muhidin dalam konferensi pers, di Fraksi Partai Golkar, Gedung DPR.

Muhidin mengatakan, proyek infrastruktur jalan di Indonesia masih sangat dominan, sebab, 90% angkutan barang masih menggunakan moda jalan. "Begitu pula dengan angkutan penumpang yang masih 95% menggunakan jalan," kata Muhidin.

Terutama, pembangunan jalan di Pulau Jawa sangat dibutuhkan untuk melancarkan peningkatan distribusi dan jasa, khusus untuk jalur Pantura dalam sehari dapat dilewati oleh 44.000 kendaraan besar yang bebannya melampaui batas kemampuan jalan.  "Jadi sangat wajar kalau sering terjadi kerusakan," ujarnya.

Untuk mengantisipasi kerusakan itu,  kata Muhidin, Partai Golkar mengimbau agar perbaikan jalur Pantura dilakukan dengan sistem betonisasi, sebab daya tahan beton jauh lebih baik dibandingkan dengan menggunakan aspal.

"Beton itu memiliki daya tahan hingga 10 tahun, memang pada awalnya dibutuhkan anggaran yang cukup besar untuk memperbaiki jalur itu, tapi kan setelah itu tinggal perawatan saja. Dengan kata lain keluar duit besar di awal selanjutnya tinggal memelihara saja," ujar dia.

Partai Golkar juga mencatat, keterlibatan pihak swasta dalam pembangunan jalur ini juga masih sedikit. Padahal, untuk mempercepat pembangunannya sangat diperlukan kerja sama dengan pihak swasta.

Sementara, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kesiapan regulasi pemerintah untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur dan keterlibatan pihak swasta dalam mendukung terciptanya sarana infrastruktur yang memadai.

Mahfud MD

Mahfud MD Blak-blakan Soal Langkah Politik Berikutnya Usai Pilpres 2024

Mahfud MD, buka-bukaan mengenai langkah politik dia selanjutnya, usai pelaksanaan dari Pilpres 2024. Mengingat mantan Menkopolhukam RI tersebut bukan kader partai politik

img_title
VIVA.co.id
27 April 2024