DPR Belajar Kegagalan Pramuka ke Afsel

VIVAnews - Di hari pertama bekerja setelah libur panjang Lebaran, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat bersiap berangkat ke luar negeri. Mereka adalah Panitia Kerja (Panja) Komisi X DPR untuk pembahasan Rancangan Undang-undang Pramuka.

Rombongan ini dibagi tiga tim. Satu tim ke Jepang, satu ke Korea Selatan dan satu ke Afrika Selatan. Pukul 17.00, Selasa 14 September 2010, mereka sudah terbang dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Singapura. Di Singapura, pada pukul 20.00, tim ke Afrika Selatan yang dipimpin politisi Golkar Rully Chairul Azwar sudah lepas landas.

Kepergian rombongan Panja RUU Pramuka ini didahului keberangkatan dua tim dari Panja RUU Hortikultura ke Belanda dan Norwegia sehari sebelumnya. Anggota Panja RUU Hortikultura, Viva Yoga Mauladi, menyebut, Belanda merupakan negara terbaik untuk dipelajari pengembangan hortikulturanya.

Belanda memang tak mengundang polemik karena statusnya memang terbukti sebagai salah satu pengekspor hortikultura di Eropa. Namun bagaimana dengan Pramuka di Afrika Selatan?

Rully Chairul Azwar, pemimpin rombongan, secara terbuka menyatakan Pramuka di negeri yang baru saja menjadi tuan rumah Piala Dunia 2010 itu memang tak berkembang. Namun, karena tak berkembang itulah DPR ingin tahu sebab Pramuka dari awal dikembangkan di bekas penjajah Afrika Selatan, Inggris.

Belakangan, Wakil Ketua DPR Pramono Anung menyatakan, Afrika Selatan memang bukan pilihan pertama untuk studi banding. Awalnya studi soal kepramukaan itu direncanakan ke Inggris, Amerika Serikat dan Kanada. "Tetapi negara yang bersangkutan tidak menerima. Karena memang tidak semua negara itu bersedia menerima kunjungan dalam rangka melakukan pendalaman terhadap persoalan yang ada," kata Pram.

Sementara saat yang sama, ada undangan bagi DPR mengunjungi Afrika Selatan. "Mereka meminta delegasi kita berkunjung ke sana. Mereka juga menyampaikan bahwa hal yang berkaitan dengan kepramukaan Afrika Selatan sekarang ini sedang berkembang," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu.

Menteri Pendidikan Nasional M Nuh menilai untuk menyusun RUU Pramuka, Dewan Perwakilan Rakyat memang perlu melakukan studi banding guna membandingkan pengalaman di negara lain. "Memang untuk memperkaya benchmark di satu sisi diperlukan," kata Nuh di Kantor Presiden, Rabu, 15 September 2010. "Bagaimana pun, membuat UU harus melihat perkembangan lain di dunia."

Namun, pilihan ke Afrika Selatan justru menuai cemooh di media sosial Twitter. "Dengan akal sehat biasa sebagian besar orang bisa menilai kejanggalan studi banding ke Afsel itu. Nggak perlu sekolah tinggi-tinggi untuk nilai itu," kata Ulil Abshar Abdalla, salah satu Ketua Demokrat, di akun Twitternya, Rabu 15 September 2010.

Terlepas dari relevansinya, Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) melansir, anggaran DPR untuk "melancong" ke lima negara itu mencapai Rp3,7 miliar. Fitra bahkan melansir, anggaran "melancong" untuk 2010 ini melebihi Rp100 miliar.

"Menyedihkan karena kebanyakan yang berangkat baru aktif saat kunjungan kerja, sementara saat pembahasan RUU lebih banyak yang bolos atau diam," kata Yuna Farhan, Sekretaris Jenderal Fitra, kepada VIVAnews mengomentari.

Ketua DPR Marzuki Alie buru-buru meminta persoalan anggota DPR ke luar negeri jangan melihat angka anggaran semata. Apalagi, angka anggaran itu merupakan standar perjalanan dinas yang dibuat Kementerian Keuangan.

"Ada surat Menteri Keuangan yang mengatur perjalanan dinas itu," kata Marzuki. Anggota DPR dalam perjalanan dinas itu mendapatkan uang harian, uang penginapan, dan transportasi. "Terus terang saja, kalau ke Eropa uang harian itu nggak cukup."

Marzuki meminta, studi banding ke luar negeri jangan dianggap bentuk pemborosan. Studi banding ini bisa untuk mendapatkan referensi yang banyak. "Kita bicara undang-undang, untuk negara, untuk jangka panjang, ya harus komprehensif. Jadi semuanya harus dilengkapi dengan referensi. Jangan dipandang sebagai sesuatu yang negatif, mereka bekerja," kata Marzuki. (hs)

Jokowi Beri Tugas Baru ke Luhut Urus Sumber Daya Air Nasional

Presiden Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Ketua sekaligus anggota Dewan Sumber Daya Air Nasional.

VIVA.co.id

26 April 2024