Pemerintah Ungkap Biang Keladi Kecelakaan Konstruksi RI

VIVA – Banyaknya kecelakaan kerja di sektor konstruksi belakangan ini, membuat pemerintah mulai serius membenahi aspek keselamatan di sektor konstruksi. Bahkan, dalam waktu dekat pemerintah pun segera membentuk Komite Keselamatan Konstruksi.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR, Syarif Burhanuddin mengatakan, pentingnya dibentuk Komite ini lantaran di lapangan itu banyak pelaku konstruksi yang tidak disiplin menerapkan standar operasional prosedur (SOP). Salah satu contohnya adalah konsultan yang kerap mengikuti kemauan kontraktor dalam melakukan suatu pekerjaan.

"Konsultan itu harusnya lebih pintar dari kontraktor, tapi ini malah konsultannya yang ikutin kemauan kontraktor," kata Syarif dalam diskusi di Menara KADIN, Jakarta, Kamis 25 Januari 2018.

Dengan begitu sambung dia, fungsi dari  komite keselamatan konstruksi itu nantinya akan memantau kinerja dari para konsultan yang tidak sesuai fungsinya itu. 

"Sehingga bagaimana peran konsultan kita mengetahui secara persis, ini tugas kami ke depan," kata dia.

Sementara itu dari sisi pemerintah sendiri, Ia mengatakan, akan menyiapkan sanksi yang dapat membuat para pelaku konstruksi lebih sadar. Harapannya dapat memberikan efek jera bagi seluruh pelaku konstruksi yang tidak mematuhi standar keselamatan.

"Saya kira sebagai unsur pemerintah, bagaimana pun juga harus ada sanksi. Memang ada enam sanksinya, dan itu memang ada sanksi administrasi. Kalau dia (sanksi) pidana itu berarti sudah ada korban jiwa," tuturnya.