Sri Mulyani Ungkap 'Kontraksi Dalam' Belanja Modal Januari 2022
- istimewa
VIVA – Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, dalam hal belanja modal pada Januari 2022, terdapat fenomena yang sangat menarik yang mengesankan adanya kontraksi yang cukup dalam.
Hal itu menurutnya terjadi akibat adanya lonjakan belanja modal yang sangat tinggi pada Januari 2021, yang mencapai hingga Rp11,9 triliun.
"Karena pada tahun 2020 Kementerian PUPR melakukan banyak sekali refocusing dan juga belanja-belanja yang ditunda, yang kemudian belanjanya dibayarkan pada awal 2021," kata Sri Mulyani dalam telekonferensi di konferensi pers 'APBN KITA edisi Februari 2022', Selasa 22 Februari 2022.
Baca juga: Tiga Pengeroyok Ketua DPP KNPI Haris Pertama Ditangkap, Dua Buron
Menkeu menjelaskan belanja-belanja itu adalah belanja-belanja Kementerian PUPR yang menyangkut pekerjaan fisik seperti jalan, jaringan, dan irigasi. Sehingga, dengan adanya refocusing dan penundaan belanja dari 2020 ke 2021 tersebut, maka pada Januari 2021 terjadi lonjakan belanja modal yang sangat tinggi hingga mencapai Rp11,9 triliun.
Namun pada Januari 2022 ini, karena pada Januari 2021 pelaksanaan belanjanya relatif normal dan tidak terjadi pergeseran atau refocusing anggaran yang dalam, maka belanja Kementerian PUPR Januari 2022 tetap atau kembali ke pola normal.
Di mana, jika dilihat sebelum terjadinya pandemi COVID-19 belanja modal biasanya berkisar pada kisaran di bawah Rp2 triliun, maka di tahun ini belanja modalnya mencapai Rp2,4 triliun.
Suasana saat progres proyek Jalan Tol Pekanbaru-Dumai
- ANTARA FOTO/FB Anggoro
"Jadi memang kondisinya terjadi kontraksi yang sangat dalam, karena pada Januari 2021 situasinya sangat tidak biasa," ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan, dari sisi perawatan dan mesin yang pada 2021 lalu mencapai Rp2,9 triliun, tahun ini hanya sebesar Rp1,2 triliun. Apalagi, belanja Kementerian PUPR yang paling besar, yakni untuk pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan, tahun lalu mencapai Rp8,6 triliun namun tahun ini hanya Rp1 triliun.
"Jadi untuk belanja modal memang terlihat seolah-olah terjadi kontraksi, namun sebetulnya adalah normalisasi dari pola belanja Kementerian/Lembaga," ujarnya.
