Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Subsidi Pupuk

VIVAnews - Pengurus Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Sulsel mendesak pemerintah untuk menyerahkan pendistribusian pupuk bersubsidi ke koperasi. Dekopin Sulsel menilai, distribusi yang dilakukan selama ini tidak efektif dan merugikan petani.

"Sistem distribusi yang dilakukan pemerintah saat ini sangat berbelit-belit. Akibatnya petani menghadapi kelangkaan pupuk setiap memasuki musim panen," Tegas Ketua Dekopin Sulsel, Hamid Basma saat jumpa pers di kantornya, Senin, 23 November 2008.

Hamid menjelaskan, distribusi pupuk bersubsidi selama ini memiliki mata rantai yang sangat panjang, yakni petani melalui kelompok tani harus membuat proposal kebutuhan pupuk dalam dokumen Rencana Defenitip Kebutuhan Kelompok (RDKK) ke Badan Tanaman Pangan. Selanjutnya dikirim ke Dinas Tanaman Pangan dan Holtikulutura setempat.

Setelah itu, petani baru bisa mengajukan permintaan ke pihak distributor. Itupun dengan persyaratan yakni memiliki lahan tanam minimal dua hektar. Persoalan itu kemudian diperparah, karena permintaan tersebut tidak langsung dipenuhi oleh distributor. Kalaupun di penuhi, masih harus melewati agen, penyalur, subpenyalur hingga sampai ke tangan petani.

Dengan kondisi tersebut, Ia tidak heran jika kelangkaan pupuk masih saja dirasakan oleh petani di Indonesia. "Kami menduga, ada oknum sub penyalur yang memainkan harga dan menyuplai daerah-daerah yang mampu membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang mahal," tambahnya

Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah untuk mempercayakan distribusi pupuk ke koperasi Unit desa (KUD). "Kami memiliki cabang diseluruh daerah hingga tingkat RT/RW. Sehingga, jika koperasi yang menangani distribusi, maka itu akan lebih efektif," Imbuhnya dengan yakin. 

Ia juga menegaskan, jika pemerintah mempertahankan system yang berlaku sekarang, itu artinya pemerintah melakukan pembiaran terhadap kelangkaan pupuk di Indonesia.

Menurut catatan Dekopin Sulsel, mereka memiliki sekitar 6.000 KUD. Koperasi tersebut tersebar di 23 kabupaten di Sulawesi Selatan.

Laporan: Zeena/Makassar