Perang Suriah: Rusia dan Turki Sepakat Gencatan Senjata di Idlib

Turki dan Rusia menyepakati gencatan senjata mulai tengah malam di provinsi Idlib, Suriah, dalam upaya menghindari eskalasi konflik.

Di Moskow, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga sepakat membentuk koridor keamanan dan patroli bersama.

Bulan lalu, 36 pasukan Turki tewas di Idlib dalam serangan tentara pemerintah Suriah yang disokong Rusia.

Turki, yang menyokong kelompok pemberontak oposisi, merespons dengan menyerang tentara Suriah.

• Mengapa pertempuran Idlib di Suriah penting?
• Bocah Suriah yang diajarkan tertawa saat mendengar letusan, lolos ke Turki
• Anak Indonesia eks ISIS di Suriah: `Desa diserang roket, saya lari, setelah itu tak melihat lagi keluarga saya`

Insiden tersebut memunculkan kekhawatiran akan konflik militer langsung antara Turki dan Rusia.

Apa isi kesepakatan itu?

Kesepakatan diumumkan setelah pembicaraan yang berlangsung selama enam jam antara Putin dan Erdogan di ibu kota Rusia, Moskow.

Kedua pihak mengatakan kesepakatan tersebut meliputi:

• Gencatan senjata mulai 00:01 waktu setempat pada hari Jumat (05:01 WIB) di sepanjang garis kontak
• Koridor keamanan sepanjang 6 kilometer di utara dan selatan dari jalan raya utama M4 Idlib, yang menghubungkan kota Aleppo dan Latakia yang dikuasai pemerintah
• Patroli gabungan Rusia-Turki di sepanjang M4 mulai 15 Maret

Meskipun telah menyepakati gencatan senjata, Turki "mempertahankan hak untuk melakukan serangan balasan dengan segala kekuatannya terhadap serangan dalam bentuk apapun" oleh tentara Presiden Suriah Bashar al-Assad, Erdogan memperingatkan.

Pada September 2018, Putin dan Erdogan sepakat untuk menjadikan Idlib "zona de-eskalasi". Wilayah tersebut dimaksudkan sebagai penyangga antara kedua pihak, dengan garis kontrol yang jelas, namun pertempuran terus berlangsung di sana.

Presiden Putin mengatakan, ia berharap kesepakatan ini "akan menjadi dasar yang baik untuk mengakhiri pertempuran di zona de-eskalasi Idlib dan mengakhiri penderitaan populasi warga sipil".