Anggaran Peletakan Batu Pertama Ibu Kota Baru Diumumkan Agustus 2020
- Dok. Kementerian PUPR
VIVA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati belum dapat memastikan ketersediaan anggaran untuk pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN baru di tengah situasi pandemi wabah virus corona (covid-19).
Sebelum merebaknya wabah virus tersebut, pemerintah berencana memulai proses peletakan batu pertama atau groundbreaking IKN di wilyah Kalimantan Timur pada 2021. Anggaran proyek pemindahan IKN baru direncanakan senilai Rp466 triliun.
Akan tetapi, Sri mengatakan, anggaran untuk melanjutkan proyek itu akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Agustus 2020, saat penyampaian nota keuangan APBN tahun anggaran 2021 di hadapan DPR.
"Mengenai ibu kota negara baru kita nanti melihat dalam nota keuangan 2021 saja lah sekarang ini kan kami sedang membuat, seperti saya sampaikan fokus dari presiden dan pemerintah sekarang mengatasi covid," kata dia saat konferensi pers, Selasa, 16 Juni 2020.
Sri menegaskan, di tengah tertekannya ekonomi akibat wabah covid-19, saat ini pemerintah hanya fokus memikirkan bagaimana ekonomi Indonesia tidak mengalami kontraksi. Namun, untuk anggaran IKN, belum tentu dihapus begitu saja.
"2020 saja harus kita jaga supaya tidak merosot dan kita punya yang disebut timeline, siklus APBN, kami harus segera menyampaikan ke DPR untuk Agustus rencana APBN 2021," tegas Sri.
Menurut Sri, untuk anggaran 2021, pada intinya masih dalam pembahasan hingga saat ini, yang didasari oleh situasi ekonomi pada 2020. Maka, itu dikatakannya akan menentukan bagaimana langkah ke depan untuk memformulasikan anggaran.
Dia pun menegaskan, jika proses pembangunan IKN itu dianggap mampu menggerakan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang terhenti selama ini akibat covid-19, maka tentu anggarannya akan disiapkan pada 2021.
"Kalau IKN itu bisa memulihkan ekonomi, ya pasti masuk nanti dalam program tapi kalau dia berdasarkan tingkat kemampuan kita untuk bisa membiayai, tingkat beban kita karena covid, ini semua harus masuk dalam perhitungan kita yang nanti disampaikan presiden dalam RAPBN 2021 di DPR," ucap Sri.