Pejabat BUMN Siap Tak Pakai Premium

VIVAnews - Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara setuju bila para pejabat BUMN tak menggunakan bahan bakar bersubsidi, seperti premium dan solar. Ini merupakan bagian dari kampanye penghematan subsidi bahan bakar.

"Kami mendukung program itu, sebab penggunaan bahan bakar bersubsidi telah melampaui 40 juta kilo liter. Bukan main besarnya," kata Menteri Negara BUMN, Mustafa Abubakar, usai salat Jumat di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat 15 Juli 2011.

Mustafa mengimbau agar para pejabat dan pegawai BUMN, khususnya yang mampu agar beralih ke Pertamax dan solar tak bersubsidi.

Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menyatakan, mobil pemerintah dan pejabat negara merupakan obyek yang terkena pembatasan BBM. Mobil pemerintahan itu tidak boleh menggunakan solar maupun premium.

Menurut Hatta, nantinya aturan ini akan dibahas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dengan Dewan Perwakilan Rakyat.