Bawaslu: TNI Hanya Sekedar Membantu

VIVAnews - Pemilu legislatif tinggal dua bulan lagi. Sebelum batas waktu Maret 2009, logistik pemilu harus sudah dikirimkan ke daerah-daerah, termasuk yang wilayahnya terpencil. Komisi Pemilihan Umum menggandeng Tentara Nasional Indonesia dalam distribusi logistik pemilu.

Menurut Ketua Badan Pengawas Pemilu, Nur Hidayat Sarbini posisi TNI dalam distribusi logistik hanya sekedar membantu. "Jangan dibalik jadi yang paling aktif. Seharusnya yang proaktif Komisi Pemilihan Umum," kata dia usai bertemu Panglima TNI, Djoko Santoso di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, Selasa 27 Januari 2009.

Menurut Nur Hidayat badan pengawas ingin menempatkan diri sebagai pengawas dalam distribusi logistik. Berdasarkan pengalaman Pemilu 1999 dan Pemilu 2004, posisi TNI sudah benar. "Bahkan bisa dimanfaatkan komisi dengan sebaik-baiknya," kata dia. Misalnya, soal pengetahuan prajurit soal cuaca dalam pendistribusian barang-barang logistik.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum minta bantuan TNI  guna mengamankan distribusi logistik pemilihan umum, terutama ke daerah-daerah yang sulit dijangkau. Ketua Komisi Pemilihan Umum, Abdul Hafiz Anshary, mencontohkan daerah yang memiliki medan sulit itu, seperti Mentawai, Nias, Sangir, Talaut, Papua, Papua Barat dan Maluku Utara.

Menurut Hafiz untuk mencapai wilayah itu mustahil melalui jalur darat dan udara. Jalur laut jadi alternatif utama. Namun, pengiriman tak mungkin menggunakan angkutan pelayaran biasa. Karena kapal biasa terlalu resiko mengarungi laut menuju ke daerah itu. Yang aman untuk pengiriman itu hanya armada milik tentara.