Jembatan Runtuh, DPR Panggil Menteri

VIVAnews - Anggota Komisi V DPR RI Yudi Widiana Adia menyampaikan bahwa Komisi V berencana meminta klarifikasi Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dan Menteri Perhubungan EE Mangindaan terkait dengan runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kebetulan, kedua menteri itu bertemu DPR pada Senin dan Selasa ini.

Menteri Perhubungan menemui DPR pada Senin 27 November 2011 ini, sementara Djoko bertemu DPR  pada Selasa 28 November 2011 mendatang. "Mulai besok kami akan agendakan evaluasi-evaluasi," kata Yudi kepada VIVAnews.com, Minggu 27 November 2011.

Pada pertemuan dengan dua menteri itu, kata Yudi yang berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera itu, agendanya adalah rapat kerja biasa yaitu membahas hasil pengawasan BPK terhadap anggaran Kemenhub dan Kementerian PU. Namun, di sela-sela raker itu, Komisi V sekaligus meminta penjelasan soal runtuhnya jembatan itu. "Kami tidak akan melewatkan, pasti akan kami tanyakan," ujarnya.

Yudi menegaskan bahwa tragedi runtuhnya jembatan Kutai tersebut adalah persoalan yang sangat serius. Pertama karena jatuhnya korban, kedua usianya yang  relatif muda dan pada saat kejadian berlangsung cuaca tidak dalam kondisi buruk.

"Dari sisi beban, jembatan ini tidak seberat di Jawa. Lalu lintas juga tidak sepadat di Jawa. Kami akan menunggu rilis resmi dari Kementerian PU, jangan sampai mereka lambat dalam menangani," katanya.

Hal senada juga diungkapkan anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Arwani Thomafi. Arwani menegaskan Komisi V akan menanyakan tentang bagaimana langkah selanjutnya yang akan dilakukan oleh pemerintah terkait tragedi tersebut. "Pelaksanaan dan perawatan apakah sudah sesuai dengan standar operasi. Kemudian, kami ingin tahu apakah cerita bahwa jembatan itu sering ditabrak kapal pengangkut batubara itu benar," ucap Arwani.

Terlepas dari musibah itu, Arwani menilai langkah yang sudah diambil pemerintah sejauh ini cukup baik. Dia berharap pemerintah mencari solusi agar roda perekonomian masyarakat tidak berhenti total. "Penanganan korban dan keluarganya perlu diprioritaskan. Lebih baik bila mereka mendapatkan santunan," usulnya.